CheBonk

Revolusi Rusia dan V.I. Lenin

2007-11-18T22:58:00.000+07:00

Tanggal 7 November adalah hari peringatan kemenangan Revolusi Rusia di tahun 1917. Vladimir Ilyich Lenin berhasil mengkombinasikan kepemimpinan praksis revolusioner dengan sumbangan teoritis yang penting bagi pemahaman sosialis tentang dunia dan bagaimana merubahnya.

Dua kontribusi teoritisnya yang paling penting adalah tentang Imperialisme dan strategi revolusioner di negara-negara terbelakang yang dieksploitasi oleh imperialis.

Imperialisme

Dunia masih di dominasi oleh sebuah sistem yang membaginya dalam dua pihak, kaya dan miskin, yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi--tidak hanya antar bangsa, tapi juga diantara bangsa itu sendiri. Sistem yang memaksa orang (klas pekerja atau proletariat) untuk bekerja agar bisa tetap hidup di bawah kontrol mereka (klas penguasa atau borjuasi) yang memiliki semua industri-industri kunci. Klas penguasa dari berbagai bangsa yang berbeda bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi yang lainnya demi keuntungan. Watak dasar sistem inilah --Imperialisme-- yang dianalisa oleh Lenin di tahun 1916.

Sebuah kejadian yang menguatkan pembangunan teori Lenin adalah Perang Dunia I, kaum marxis memahaminya sebagai pertempuran diantara klas penguasa di negara-negara kapitalis maju untuk meraih kontrol sepenuhnya atas dunia beserta sumber daya alamnya. Telah banyak peperangan yang terjadi di abad ini karena pertempuran yang sama, demi pasar yang lebih besar untuk penjualan produk mereka, dan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam dan kaum buruh yang bisa dieksploitasi.

Salah satu faktor disebutnya sebuah negara sebagai imperialis adalah klas penguasa di suatu negara mempunyai modal atau keuntungan yang dapat digunakan untuk “investasi” di negara lain; investasi itu untuk membeli bahan mentah dan buruh yang ada di negara tempat investasi, dan untuk menghisap keuntungan dari mereka.

Negara Imperialis mulai mendominasi negara dunia ketiga melalui kontrol penjajahan langsung. Sekarang kontrol mereka itu kebanyakan mengambil bentuk dominasi ekonomi atau modal. Kucuran hutang yang diberikan bank-bank negara maju kepada dunia ketiga yang dipaksakan untuk membiayai "pembangunan" dengan menggunakan pinjaman tersebut, memaksa negara-negara dunia ketiga untuk mengijinkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara imperialis untuk mengeksploitasi secara massif sumber daya alam dan kaum buruh mereka.

Pembagian-bagian dunia oleh kaum imperialis menyediakan sebuah lahan permanen bagi imperialis untuk mengeksploitasi secara massif klas pekerja. Sebagai contoh, Nike membayar buruhnya sebesar 25 sen dollar Australia perhari di pabrik mereka yang berada di Indonesia, tapi mereka menjual sepatunya di negara-negara maju seharga ratusan dollar.

Imperialisme mengurung negara dunia ketiga --lebih dari 4 per 5 populasi dunia- dalam kemelaratan, namun mereka mengingkarinya secara sistematis, dengan argumen teknologi dan bantuan finansial yang diberikan itu dibutuhkan untuk pembangunan.

Mempertahankan Kekuasaan

Keuntungan besar bagi klas penguasa di negara-negara imperialis dengan digunakannya sistem ini, memungkinkan kaum penindas itu untuk memperoleh sebuah derajat ketentraman sosial tertentu di negara-negara dunia pertama dengan menyediakan dalam kadar tertentu hak-hak istimewa, yang mengilusi banyak pekerja untuk mempertahankan sistem keuntungan pribadi (kapitalisme, pent). Lenin menyebut lapisan ini (yang terilusi dan menjadi antek kapitalis, pent) sebagai “Aristokrat buruh”. Ilusi untuk mempertahankan sistem kapitalisme melanda negara-negara dunia pertama.

Biasanya, klas penguasa menggunakan nasionalisme untuk menghancurkan solidaritas para pekerja yang ada di negara Imperialis terhadap penindasan yang menimpa kaum buruh di negara dunia ketiga. Perasaan solidaritas inilah yang dapat mengakibatkan keberhasilan dalam perjuangan melawan eksploitasi imperialis. Rasisme biasanya juga digunakan untuk memecah-belah buruh-buruh di negara dunia pertama dan ketiga.

Di negara-negara otoriter, sistem ini dipaksakan dengan cara-cara yang lebih brutal seperti kediktatoran, aturan-aturan militer, dan repressi.

Strategi

Lenin menggunakan pengalamannya dalam membangun gerakan revolusioner di Rusia untuk memformulasikan teorinya tentang strategi revolusioner di negara-negara terbelakang.

Tugas terberat kaum revolusioner pada masa kekaisaran Rusia adalah memenangkan kesadaran yang ada pada klas pekerja, dan keterlibatan aktif mereka (klas pekerja) dalam proses revolusi. Mayoritas rakyat Rusia bukanlah buruh, melainkan para petani yang berada pada taraf subsistensi pra-industrial, dan , hak-hak demokratikpun,meskpun bersifat terbatas, ditolak oleh Rezim represif pimpinan Tsar.

Di Rusia tidak terdapat Revolusi borjuis seperti yang terjadi di negara-negara Eropa Barat, dimana aturan-aturan monarki digantikan aturan yang dibuat oleh parlemen yang dipilih. Adanya parlemen ini merefleksikan pertumbuhan kekuatan ekonomi di bidang politik, dan mereka (borjuis) menjadi klas penguasa yang baru. Borjuasi Rusia secara ekonomis sangat lemah, dan secara politis mereka takut untuk bekerja sama dengan klas buruh dan tani dalam revolusi borjuis.

Menurut teori “Uninterrupted Revolution“ (revolusi berkelanjutan) yang dikembangkan oleh Lenin, tahapan yang pertama adalah keterlibatan klas pekerja dan seluruh petani dalam penggulingan Tsar dan pembentukan sebuah republik demokratik. Yang kedua, tahapan sosialis yang melibatkan buruh yang bersatu dengan para petani miskin untuk melawan para petani kaya.

Untuk memudahkan dan menerapkan dari tahapan yang pertama, Bolshevik meyakini sebuah sistem yang didasarkan pada perwakilan-perwakilan (soviets) buruh dan tani yang dipilih oleh rakyat. Sistem pemerintahan ini diterapkan (entrenched) pada revolusi 1917.

Reformasi agraria akan tuntas ketika kontrol atau kepemilikan tanah yang di pegang oleh tuan-tuan tanah diambil-alih oleh para petani penggarap. Bagaimanapun, Lenin percaya bahwa para petani miskin tidak akan segera menyadari perbedaan kepentingan (para petani miskin) dengan petani kaya, dan oleh karena itu, mereka juga tidak akan segera mendukung langkah-langkah sosialis seperti kolektivisasi tanah.

Dalam tahap kedua, kekuasaan politik digunakan oleh klas pekerja untuk memperoleh kontrol ekonomi secara langsung, dan untuk membantu para petani miskin dalam pengambil-alihan kontrol tanah.

Pada tahun 1918 Lenin menulis : “Sesuatu telah berubah seperti kita yang dulu kita katakan. Pelajaran yang di dapat dari revolusi telah menegaskan kebenaran penjelasan atau argumen-argumen kita. Pertama, dengan kaum tani melawan monarki, melawan tuan-tuan tanah, melawan pemikiran abad pertengahan atau mediavalism (dan untuk meningkatkan revolusi terhadap sisa-sisa borjuasi, demokratik borjuis). Kemudian bersama dengan kaum petani miskin, semi-proletariat, dan semua yang tereksploitasi, melawan kapitalisme, termasuk orang-orang kaya pedesaan, para tengkulak, lintah-darat, dan semuanya itu meningkatkan revolusi ke tahapan sosialis. Jika kita berusaha mendirikan sebuah “tembok cina” antara tahap pertama dan kedua, untuk memisahkan keduanya (tahap satu dan dua) dengan alasan selain tingkatan kesiapan proletariat dan tingkatan persatuan atau kesatuan dengan para petani, berarti sangat mendistorsi Marxisme, menjadikannya vulgar, memindahkan liberalisme ke tempatnya semula.

Revolusi Internasional

Ketika Karl Marx dan Frederick Engel meramalkan bahwa revolusi sosialis akan terjadi pertama kali di negara-negara kapitalis maju, ini bukanlah permasalahan bagaimana sejarah berjalan (proceeded). Mereka belum melihat dampak super-profit (keuntungan yang sangat besar) Imperialis dan aristokrasi perburuhan yang melanda klas pekerja di negara-negara maju.

Kemenangan revolusi Rusia menunjukkan bahwa kapitalisme akan hancur di mata rantainya yang paling lemah. Paska revolusi Rusia, hal ini terulang lagi dan lagi, mulai dari Kuba sampai Nikaragua, dan dari Vietnam ke Granada.

Tapi revolusi-revolusi ini sangat mudah dipatahkan. Imperialisme akan memperbesar kekuatannya untuk mendapatkan kembali kontrol dan dominasinya atas negara-negara yang telah memutuskan hubungan dengan kapitalisme. Tahun 1918, negara imperialis melakukan intervensi militer untuk mendukung kapitalis kontra-revolusi di Rusia. Amerika Serikat juga telah melakukan (memimpin) blokade ekonomi selama 40 tahun terhadap Kuba, namun revolusi masih bisa diselamatkan.

Lenin berkata di tahun 1912 : “Kita selalu mengutamakan dan memperteguh kebenaran mendasar Marxisme—bahwa usaha penggabungan kaum buruh dari berbagai belahan negara-negara maju adalah dibutuhkan untuk kemenangan Sosialisme “

Di negara-negara terbelakang, pemerintahan sosialis masih menggantungkan diri pada segelintir orang administrator dan manager ahli untuk menjalankan ekonomi. Di Rusia, dominasi dilakukan oleh sebuah birokrasi yang berbasis pada lapisan sosial yang mengambil kekuasaan, yang dipimpin Joseph Stalin. Stalin meluluh-lantakkan semua pemikiran-pemikiran Bolshevik tentang organisasi sosial, demokrasi partai, dan internasionalisme.

Sayangnya, banyak yang mengganggap ide-ide tersebut (stalinisme) adalah sosialisme. Teori Stalin yang salah, “Building Socialism in One Country” (Sosialisme dalam satu negeri) digunakan untuk mengorbankan perjuangan sosialis di banyak negara demi mempertahankan kepentingan-kepentingan mendesak Uni-Soviet. Hal ini bukanlah ajaran-ajaran Lenin.

Karena imperialisme adalah sebuah sistem penindasan yang berskala Internasional, maka dibutuhkan sebuah perjuangan yang berskala internasional. Internasionalisme revolusioner berarti mendukung perjuangan melawan segala penindasan dan ekploitasi yang terjadi di berbagai penjuru dunia, dan juga membangun gerakan untuk melawan pemerintahan kapitalis kita sendiri.

Dalam perjuangan ini, Lenin mengembangkan sebuah pemahaman bagi kita tentang bagaimana imperialisme bekerja, dan hal itu menjadikan pelajaran-pelajaran dari kepemimpinan Lenin dalam revolusi sosialis pertama dalam sejarah menjadi lebih relevan.

Marxisme dan Perjuangan Melawan Imperialisme

2007-11-18T22:54:00.000+07:00

Hampir 16 tahun berlalu sejak George Bush, waktu itu presiden Amerika Serikat, mengucapkan pidatonya yang terkenal, "Tatanan Dunia Baru". Itu terjadi tahun 1991. Saat melancarkan Perang Teluk, kekuatan Imperialis yang paling utama di muka bumi menjanjikan sebuah dunia tanpa peperangan, tanpa kediktatoran, dan &endash;tentu saja&endash; sebuah dunia yang sepenuhnya berada di bawah kontrol satu-satunya polisi dunia yang berkuasa penuh Amerika Serikat. Setelah keruntuhan Stalinisme, Imperialisme AS benar-benar mengira bahwa dunia akan dengan lekatnya berada di bawah perintah mereka dan mereka akan bisa mendikte nasib tiap negara. Semua konflik di dunia diselesaikan melalui dialog dalam semacam "Pax Americana". Nyatanya, sekarang semua impian ini telah tereduksi menjadi puing-puing semata.

Dominasi imperialisme yang sifatnya menghancurkan di dalam arena dunia, yang makin kuat saja setelah keruntuhan Stalinisme, berarti terjadinya eksploitasi yang makin parah terhadap Dunia Ketiga secara keseluruhan. Dominasi negara-negara metropolitan masih lebih besar daripada di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa birokrasi-militer lama yang langsung dikontrol oleh individu boss kolonial telah diganti tempatnya oleh dominasi kolektif atas dunia kolonial oleh negara-negara eksploiter yang kaya raya melalui mekanisme pasar. Di bawah panji "globalisasi" dan "pembukaan pasar" imperialisme melakukan pemaksaan melalui kebijaksanaan penurunan tarif dan swastanisasi berbagai prasarana di seluruh Dunia Ketiga. Kebijakan-kebijakan ini adalah satu akibat dari krisis kapitalisme di Dunia Barat yang memaksa negara-negara imperialis tadi untuk terus mencari pasar dan lapangan investasi baru. Tetapi mereka menetakkan kebangkrutan bagi industri-industri lokal di negara-negara yang mereka datangi, industri-industri yang tak dapat melawan berbagai perusahaan multinasional raksasa. Situasi ini telah memproduksi konsekuensi-konsekuensi yang paling membinasakan dan telah menghasilkan akibat-akibat yang sebelumnya tidak terlihat oleh Presiden Bush.

Secara tipikal, para pembuat strategi AS mempunyai pandangan pendek. Mereka gagal mengerti apa yang telah diterangkan oleh Trotsky bahkan sebelum Perang Dunia Kedua. Trotsky meramalkan bahwa Amerika Serikat akan muncul dengan jayanya dari hiruk pikuk perang yang akan tiba, tetapi sebagai akibatnya Amerika Serikat memasang dinamit di pondasinya sendiri. Saat ini kita melihat bahwa ramalan ini menjadi kenyataan. Kolapsnya Uni Soviet telah merubah bentuk relasi di antara pemilik kekuasaan, menjadikan USA sebagai satu-satunya negara adi daya di dunia. Dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada satu negara tunggal yang menikmati dominasi ekonomi dan militer sedemikian rupa. Malahan krisis yang datang terus-menerus adalah manifestasi bahwa imperialisme AS adalah si Colossus berkaki lempung. Meskipun mengalami kemenangan militer dalam Perang Teluk, AS tidak mampu menggeser Saddam Hussein. Usahanya dalam intervensi militer melawan milisi cakar ayam di Somalia berakhir dalam satu kekalahan memalukan. Sekarang krisis di Asia dan khususnya berbagai kejadian di Indonesia telah menempatkan revolusi secara ajeg dalam agenda. Di Selatan, Amerika Serikat menghadapi suatu krisis menyeluruh di Amerika Tengah dan Amerika Latin dengan berbagai gejolak sosial politik di Meksiko, sebuah perang gerilya yang ber kepala batu di Kolombia, dan sebuah situasi eksplosif di Argentina dan Brazil. Ke mana saja ia mengarahkan pandangan, imperialisme AS dapat melihat bahwa tidak ada satupun rezim borjuis bisa stabil. Seluruh dunia telah masuk ke dalam periode paling kejang dalam kurun waktu ratusan tahun.

BEBAN HUTANG

Eksploitasi berlebihan terhadap Dunia Ketiga, yang makin intensif setelah keruntuhan Stalinisme, mempunyai arti terjadinya perpindahan kekayaan dari negara-negara ini ke peti penyimpanan uang milik perusahan-perusahaan multinasional raksasa dan bank-bank. Hal ini dapat terlihat pada beban hutang yang telah mencapai proporsi yang bahkan sebelum pertemuan G-8 di Birmingham (Mei 1998) telah ada beberapa pembicaraan mengenai inisiatif keringanan pinjaman bagi beberapa negara termiskin. Di akhir pertemuan itu tidak ada satupun inisiatif disetujui. Bank Dunia &endash;tanpa membicarakan pengembalian hutang yang sebenarnya, juga telah memulai sebuah program HIPC (Highly Indebted Poor Countries) yang bertujuan untuk memotong beban hutang 41 negara yang membelanjakan lebih dari 20 persen pendapatan ekspor mereka untuk pembayaran bunga hutang.

Semua rencana ini tidaklah lahir dari niat baik dan kemurahan hati para eksekutif Bank Dunia dan IMF. Ada tiga alasan utama untuk hal ini. Yang paling pertama adalah sangat tidak mungkin bahwa negara-negara ini akan pernah mampu membayar hutang mereka. Oleh karena itu, mereka (IMF dan Bank Dunia) telah memutuskan untuk mengenali realita dan membuat pemerintahan-pemerintahan dunia Barat mengembalikan apa yang dipinjamnya dari bank-bank penyandang dana dengan uang para pembayar pajak. Dalam cara ini bank tidak pernah kalah. Tujuan utama dari inisiatif-inisiatif keringanan hutang ini adalah, di satu sisi, untuk memaastikan bahwa para bankir memperoleh kembali uang mereka, dan di sisi lain, untuk mengangkat negara-negara yang banyak hutang ini ke suatu posisi di mana mereka bisa meminta lebih banyak pinjaman! Kedua, jumlah hutang yang dipinjam oleh negara-negara penghutang terbesar ini, sebagai sebuah persentase dari total pinjaman negara-negara yang dulunya negara-negara jajahan, adalah sangat kecil. Dan yang ketiga, rencana-rencana keringanan tadi datang bersama-sama dengan banyak sekali syarat-syarat terkait. Negara-negara yang terlibat harus melaksanakan "rekomendasi-rekomendasi" (yaitu, perintah) dari IMF.

Rencana Penyesuaian Struktural (SAPs, Structural Adjustment Plans) IMF yang terkenal sekarang telah berjalan cukup lama hingga dapat mengetahui apa konsekuensi-konsekuensinya. Sebagai satu contoh, Zambia adalah sebuah negara yang relatif berkembang dengan sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit, pelayanan pendidikan, serta sebuah infrastruktur modern yang dibangun terutama di atas basis pendapatan dari pertambangan tembaga. Sepuluh tahun pelaksanaan "penyesuaian struktural" menggiring angka harapan hidup jatuh dari 54,4 tahun di tahun 1991 menjadi 42,6 tahun di tahun 1997. Angka melek huruf berkurang, dan sebagai akibat langsung dari naiknya biaya rumah sakit sekarang tercatat 203 kematian bayi per 1.000 kelahiran dibandingkan 125 di tahun 1991. Akses mendapatkan air bersih juga berkurang, dan 98,1 persen jumlah penduduk hidup atas 2 USD per hari atau malah kurang. Hutang negara mewakili 225 persen GDP (Gross Domestic Product). Oleh karena itu, sama sekali tidak mengejutkan bahwa baru-baru ini terjadi kerusuhan pangan di Zambia &endash; juga di negara-negara yang lain, seperti Zimbabwe dan Tanzania.

Beban hutang negara-negara termiskin di dunia menghabiskan 94 persen pendapatan ekonomi per tahun mereka. Untuk negara-negara yang termasuk dalam program HIPC gambaran ini berkisar 125 persen. Dibandingkan pendapatan hasil ekspor, persentase hutang telah mencapai tingkat yang belum pernah terdengar: Somalia 3.671 persen, Guinea-Bissau 3.509 persen, Sudan 2.131 persen, Mozambik 1.411 persen, Ethiopia 1.377 persen, Rwanda 1.374 persen, Burundi 1.131 persen. Dan jauh dari membaik, situasi secara nyata malah makin memburuk. Tahun 1980 total jumlah hutang dari negara-negara belum berkembang adalah 600 miliar USD. Di tahun 1990 jumlah itu naik hingga 1,4 triliun USD dan tahun 1997 jumlah itu secara mengagetkan menjadi 2,17 triliun USD. Adalah penting untuk mencatat bahwa dalam periode 1990-97, ketika jumlah hutang total naik 770 miliar US dollar, negara-negara ini sebenarnya telah membayar 1,83 triliun US dollar hanya untuk bunga hutang. Sebuah gambaran yang lebih bersifat skandal licik akan muncul jika kita membandingkan pembayaran bunga hutang dengan bantuan yang diterima negara-negara ini, yaitu untuk satu dollar yang mereka terima dalam bantuan, mereka membayarkan kembali 11 dollar untuk bunga hutang.

Akibat-akibat situasi ini jelas. Situasi di seluruh Afrika Sub-Sahara adalah mimpi buruk. Menurut The Economis (6/6/98), "Hampir setengah dari 760 juta orang yang di benua ini 'amat sangat miskin', bertahan hidup, diungkapkan oleh ADB (Bank Pembangunan Afrika), atas kurang dari 1 dollar per hari. Walaupun terdapat tanda-tanda yang membesarkan hati dalam beberapa bagian benua, rata-rata pertumbuhan GDP nyata turun di tahun 1997 menjadi 3,7 persen dari 5 persen di tahun sebelumnya. Kesembuhan Afrika masih rapuh dan tatap sama rentan dengan sebelumnya terhadap harga-harga komoditas dan iklim ekonomi yang memburuk. Globalisasi perdagangan dunia... dapat menekan ekonomi benua ini jauh melampaui margin batasnya. Menurut Bank Dunia Afrika hanya menarik minat 1,5 persen investasi langsung milik penanam modal asing di tahun 1996. Penerima bantuan terbesar, memperoleh 32 persen dari jumlah total, adalah Nigeria yang, terpisah dari fakta mempunyai persediaan minyak bumi, tidak mereformasi ekonominya dalam cara di mana minyak bumi dikatakan oleh Bank Dunia sebagai essensial untuk menarik investasi asing." Meningkatnya tingkat pemiskinan dari penduduk di sebagian besar dunia kolonial telah memberikan kenaikan tajam pada meningkatnya jumlah kriminalitas, pasar gelap, dan "ekonomi informal". Dalam beberapa kasus, pasar gelap mewakilkan jumlah yang lebih besar dalam bidang ekonomi dibandingkan pasar resmi dan pasar gelap ini merembes ke semua bidang aparatus negara. Mereka mencoba melindungi kepentingan mereka dalam arena politik melalui kekuatan-kekuatan kaum fundamentalis dan "populis". Semua ini adalah kekuatan-kekuatan ekonomi yang dahsyat yang dalam banyak kasus memiliki kepentingan-kepentingan yang lalu menimbulkan konflik dengan kepentingan-kepentigan imperialisme. Jadi, di semua tingkatan, pembusukan kapitalisme merusak apa yang menjadi hal paling dasar bagi eksistensi umat manusiia di dua per tiga planet. Sebagaimana Lenin ingatkan, perpanjangan eksistensi kapitalisme menandai "horor tanpa akhir".

PERAN KELAS PEKERJA

Marx, Engels, dan Lenin senantiasa memberi penekanan pada peran terdepan dari kaum proletariat di dalam revolusi. Mereka menjelaskan bahwa hanya kelas pekerja yang bisa mengusung revolusi kaum sosialis. Tak ada kelas lain yang dapat memenuhi peran ini. Mengapa begini? Ini bukanlah sebuah cetusan pikiran yang tiba- tiba atau sebuah asumsi arbiter. Ia berbasis pada peran para pekerja dalam produksi, dan kenyataan bahwa partisipasi dalam produksi kolektif ("sosial") berarti bahwa kelas pekerja sendirian membangun sebuah kesadaran sosialis (kolektifis). Ini bukan kasus dengan kelas lain. Kaum tani adalah sebuah kelas para pemilik kecil. Bahkan para petani yang tak bertanah, kaum proletariat pedesaan, sering sekali mendambakan pemilikan tanah; jadilah slogan "Tanah untuk penggarapnya" &endash;yang, meski ini merupakan signifikasi revolusioner yang luar biasa, semboyan ini memiliki kandungan borjuis, bukan sosialis. Para mahasiswa dan kaum cendekiawan mempunyai sebuah tendensi yang kuat terhadap individualisme borjuis kecil, yang seringkali memunculkan dirinya bahkan ketika mereka mencoba mengadopsi posisi revolusioner.

Melalui pengalamannya, kaum proletariat belajar untuk memahami organisasi kolektif dan disiplin. Inilah hasil dari sekolah keras produksi dan eksploitasi kapitalis, yang mempersiapkan para pekerja untuk menghadapi perjuangan kelas. Senjata-senjata wajar milik kaum proletar adalah metode-metode perjuangan massa &endash;pemogokan, pemogokan umum, demonstrasi massa, yang bertindak sebagai sebuah sekolah yang mempersiapkan kelas ini untuk tugas utamanya, yaitu mengambil alih jalannya masyarakat ke dalam tangannya. Gerakan kaum pekerja di semua tempat adalah sekolah demokrasi. Sebelum para pekerja itu memutuskan untuk melakukan pemogokan, terdapat diskusi demokratis di mana di dalamnya pendapat yang saling bertentangan dapat terdengar. Tetapi sekali telah diambil pilihan suara, kaum bekerja bertindak sebagai satu kesatuan. Mereka yang telah mencoba menghianati keputusan demokratis para pekerja dan mengacaukan pemogokan diperlakukan sebagai buruh penghianat yang memang harus dihukum. Unjuk rasa adalah ekspresi kongkrit dari kehendak mayoritas. Selama berlangsungnya pemogokan kaum pekerja berpartisipasi, bekerja, dan berdiskusi. Setiap pekerja mengetahui bahwa ia belajar lebih banyak selama satu hari pemogokan dibandingkan satu tahun kehidupan "normal". Akibatnya, setiap pemogokan mengandung elemen-elemen revolusi dan sebuah revolusi adalah apa yang teradapat dalam sebuah pemogokan dalam skala besar dan luas. Banyak proses-proses yang muncul di dalam kelas bersifat analog, meskipun dua hal tadi berbeda secara kualitatif. Tetapi di masing-masing keduanya elemen kuncinya adalah partisipasi aktif dan sadar dari kelas pekerja, yang mulai mengambil alih nasibnya ke tangannya sendiri daripada menyerahkannya kepada orang lain &endash;para pemimpin serikat pekerja, anggota parlemen, anggota dewan, dan birokrat. Inilah esensi sosialisme atau, lebih tepatnya, esensi kekuatan pekerja.

Sosialisme adalah demokratis atau ia bukan apa-apa. Sejak awal mula revolusi sosialis, mestilah ada rezim yang paling demokratis, sebuah rezim yang akan berarti bahwa untuk pertama kalinya semua tugas-tugas mengenai menjalankan industri, masyarakat, dan negara akan berada di tangan mayoritas masyarakat, kelas pekerja. Melalui komite-komite mereka yang dipilih secara demokratis (soviets), yang dipilih secara langsung di tempat kerja serta tunduk atas recall sewaktu-waktu, para pekerja akan menjadi tuan dari masyarakat bukan hanya namanya saja, tetapi juga dalam kenyataan. Ini adalah posisi kaum pekerja di Rusia setelah Revolusi Oktober. Marilah kita ingat kembali bahwa Lenin meletakkan 4 syarat utama bagi sebuah negara kaum pekerja &endash;yaitu, untuk periode transisi antara kapitalisme dan sosialisme:

1) pemilihan umum yang bebas dan demokratis dengan hak recall terhadap semua pejabat

2) tidak ada pejabat yang pantas menerima gaji yang lebih tinggi daripada seorang pekerja yang ahli

3) tidak ada tentara yang berjaga kecuali rakyat yang dipersenjatai

4) secara bertahap, semua tugas-tugas menjalankan negara harus dilakukan oleh massa di atas basis yang bergilir.

Ketika setiap orang menjadi birokrat pada gilirannya, maka tidak ada orang yang menjadi birokrat. Atau, sebagaimana Lenin menyatakan, "Sembarang penggodok ide harus bisa menjadi perdana menteri."

Hanya di atas basis demikianlah masyarakat dapat mulai bergerak dalam arahan sosialisme &endash;tahap tertinggi masyarakat manusia yang Engels gambarkan sebagai loncatan kemanusiaan dari wilayah keharusan menuju wilayah kebebasan. Secara jelas sebuah perkembangan yang demikian menuntut adanya sebuah perkembangan yang tinggi dalam kekuatan-kekuatan produktif. Itulah mengapa Marx dan Engels berpikir bahwa revolusi sosialis akan bermula di Perancis, dilanjutkan di Jerman, dan berakhir di Inggris. Pada waktu itu kelas pekerja hanya ada di negara-negara ini. Marx dan Engels, dan bahkan Lenin sampai pada tahun 1917, bahkan tak membayangkan kemungkinan kelas pekerja pertama kali muncul sebagai kekuatan justru di sebuah negara terbelakang. Sosialisme menuntut sebuah tingkat tertentu dari perkembangan industri, pertanian, ilmu pengetahuan, dan teknik, di dalam bingkai kerjanya. Hanya di atas basis inilah para pekerja bisa memiliki waktu bebas secukupnya &endash; di atas basis pengurangan hari kerja&endash; untuk berpartisipasi dalam menjalankan masyarakat dan negara.

Bagaimanapun, situasi telah berubah secara radikal setelah kematian Marx dan Engels, disebabkan oleh kedatangan imperialisme, tahap tertinggi dari kapitalisme sebagaimana dianalisa oleh Lenin dalam bukunya yang terkenal dengan judul sama. Lenin menjelaskan bahwa satu dari gambaran-gambaran utama dari imperialisme adalah ekspor kapital dari negara-negara maju ke negara-negara kolonial dan negara-negara semi-jajahan. Di atas basis hukum 'perkembangan gabungan dan tak seimbang', sebuah kelas pekerja yang perkasa tumbuh di negara-negara terbelakang seperti Rusia yang Tsarist, sebuah fakta yang tidak mengubah karakternya sebagai sebuah negara yang terbelakang, semi feodal, dan semi jajahan. Persoalan-persoalan utama dari polemik di antara tendensi-tendensi yang berbeda dari gerakan buruh Rusia sebelum 1917 adalah setepatnya merupakan karakter dari Revolusi Rusia dan relasi antar kelas dalam revolusi. Tak dapat disangkal, teori yang mengantisipasi dan menjelaskan apa yang sungguh-sungguh terjadi di tahun 1917 telah dikerjakan oleh Trotsky.

Nasionalisme Untuk Indonesia

2007-11-17T02:21:00.001+07:00

Indonesia sekarang dalam keadaan hancur bahkan sangat memprihatinkan. Ini semua dikarenakan individu – individu manusia yang sampai saat ini menginjak Tanah Air Indonesia itu sendiri. Individu – individu yg tidak memiliki rasa nasionalisme sama sekali,!!!!! individu yang sama sekali tidak pernah bangga dengan tanah air INDONESIA !!!!! yang diperjuangkan oleh para pejuang pada zaman kemerdekaan dengan mengorbankan segalanya baik materi atau non- materi. Mereka hanya bermodalkan dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan merasa memiliki Indonesia sebagai mana mereka memelihara dirinya. Seharusnya kita sebagai individu yang sampai saat ini hidup yang masih menginjak tanah Indonesia yang dulunya sangat memiliki nama yang besar, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kita sudah terlalu lama lupa akan rasa kecintaan pada bangsa Indonesia yang seharusnya kita perjuangkan dengan segala kemampuan yang kita punya. Kita sebagai Individu yang menyandang sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya malu pada diri sendiri apalagi pada orang lain karena kita berdiri hanya sebagai jiwa yang kosong dan hampa tanpa ada sedikitpun kecintaan pada bangsa yang telah menampung jiwa dan memperjuangkan jiwa kita agar bisa tetap hidup dalam naungan hukumnya. Sekarang lah saatnya kita bergerak untuk Negara, jangan hanya bisa memprotes, mengeluh, ngritik, apalagi menompangkan dagu. Sekaranglah saatnya kita memperbaiki individu kita masing – masing. Seharusnya kita bisa belajar dari semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para pejuang Indonesia. Mereka tidak meminta apapun dari kita mereka cuma meminta untuk dikenang dan mereka menginginkan kita sekarang mengerti “ untuk apa mereka gugur dalam perjuangan”.!!!!

Wahai individu yang merasa sebagai Warga Negara Indonesia kenapa kalian harus malu untuk mengakui bahwa kita adalah INDONESIA. Kita harus percaya pada kemampuan bangsa kita dalam segala bidang, kita memiliki potensi yang melimpah, sekaranglah saatnya kita buat Bendera Merah Putih Berkibar Untuk Selama – lamanya.

Indonesia adalah tanah air kita, tanah tumpah darah kita jadi seharusnya kita sebagai Individu yang tidak pernah merasa malu berdiri di atas bumi Indonesia!!! Bergerak untuk melakukan perubahan. Yakinlah pada hati nurani kalian masing – masing bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak sepantasnya berada pada kondisi seperti sekarang ini. Tapi perubahan TIDAK AKAN PERNAH TERJADI apabila kita sebagai Warga Negara Indonesia tidak berbakti pada tanah air kita tercinta Indonesia!!!!

Sahabatku, kalau kalian menginginkan Indonesia jaya, MARI !!!! kita keluarkan segala potensi yang kita miliki jangan hanya berdiam diri dan hanya bisa menonton apa yang terjadi. Lakukan apa yang menurut kalian benar dan buanglah apa yang menurut kalian salah. Kalau kalian berpikir intervensi dari Negara lain itu salah mari kita perjuangkan hak bangsa kita. Tapi kalau menurut kalian itu benar perjuangkan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki untuk membuat bangsa kita tersenyum akan hasil dari potensi yang kita miliki.

MOVE TOGETHER!!!!!!!

WE LOVE INDONESIA!!!!

INDONESIA IS OUR NATION!!!!

Nb: renungkanlah sahabat….

Dinamika Kawasan Asia Timur

2007-11-17T02:17:00.000+07:00

Oleh Asep Setiawan

(maaf mas Asep saya masukin Karya anda di blog saya)

Pendahuluan

Kawasan Asia Timur merupakan ajang pertarungan negara-negara besar sejak sebelum Perang Dunia I. Pada era kolonialisme kekuatan dari Eropa bertarung memecah belah Cina. Inggris, Jerman, Belanda dan Portugal adalah beberapa negara yang ikut memasuki kawasan Asia dalam rangka misi imperialismenya. Bahkan sebagian besar kawasan Asia Timur jatuh ke tengan kolonial mulai dari Asia Tenggara sampai dengan Cina.

Ketika pecah Perang Dunia II, negara-negara besar bertarung kembali memperbutkan jalur strategis dan sumber alam yang kaya di kawasan ini. Tidak hanya itu bahkan banyak negara berpindah tangan dari satu penjajah ke penjajah lain. Menjelang pecah Perang Dunia II, Dunia terbagi kedalam kekuatan sekutu dan poros Jepang-Jerman.

Dampak persaingan itu sangat kuat. Jepang menguasai Asia dengan dalih membebaskan diri dari kekuasaan Eropa. Tapi pada kenyataannya, Jepang memperlakukan bangsa Asia sebagai daerah jajahan. Di Eropa, Jerman berambisi menguasai Eropa dengan menjajah Perancis, Ceko, Polandia dan bahkan akan menguasai Rusia.

Setelah Perang Dunia II, Asia Timur menyaksikan Perang Dingin yang menakutkan. Kawasan ini terbelah dua besar plus dengan negara netral yang bergabung kedalam Gerakan Non Blok. Satu kubu terang-terangan dan menjalin alianis dengan Barat. Kubu lain lain memilih berpaling ke Uni Soviet untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing.

Dengan perjalanan historis yang sedemikian panasnya di kawasan Asia, maka pada masa pasca Perang Dingin pun tidak terkecuali menjadi ajang perebutan pengaruh. Namun demikian aktor-aktornya mengalami perubahan meskipun tidak begitu drastis.

Artikel ini akan mengkaji Asia Timur, pertama, anggota inti dari kawasan ini sebagai sebuah entitas dari sudut pandang geografis. Kedua, persaingan politik dan dinamika di Asia dalam konteks waktu.

Sebelum mengkaji tentang Asia Timur dalam arti geopolitik dan percaturan aktor-aktornya, terlebih dahulu meminjam istilah Sheldon W Simon yang menulis kawasan ini dari pendekatan sistem. Ia menilai sebuah regional dari konsep yang diajukan oleh William Thompson tentang sebuah kawasan.

Dalam definisinya Thompson menyebutkan bahwa sebuah kawasan sedikitnya memiliki 11 ciri.

1. Pola interaksi yang ajeg.

2. Keterkaitan sehingga perubahan dalam satu satu komponen sistem akan mempengaruhi titik lainnya.

3. Identifikasi diri

4. Pengakuan eksternal sebagai aktor menentukan

5. Anggota sistem berupa negara secara relatif inferior terhadap sistem global

6. Tunduk terhadap sistem dominan seperti perubahan dalam sistem dominan akan memiliki pengaruh besar terhadap sisten regional, bukannya sebaliknya. Semakin intensif penetrasinya oleh sistem global terhadap sistem regional bukan sebaliknya

7. Ada sejumlah ikatakan etnik, linugistik, kultural, historis yang sama

8. Hubungan institusional yang eksplisit

9. Otonomi yakni lebih dominannya tindakan intra sistem atas pengaruh eksternal

10. Keseimbangan regional kekuatan-kekuatan lokal.

11. Status perkembangan yang sama

Dari sejumlah ciri-ciri konseptual yang diajukan Thmopson itu terlihat adanya gejala-gejala yang muncul di Asia Timur. Misalnya, ketundukan terhadap sistem dominan terlihat ketika Perang Dingin meletus menjadi perang sungguh-sungguh di Semenanjung Korea. Bahkan sampai menjelang abad ke-21, Jazirah Korea masih terbagi dua antara komunis dan kapitalia.

Batas-batas Asia Timur

Ada berbagai pendapat mengenai batasan-batasan wilayah Asia Timur. Pada umumnya wilayah ini dibagi dua subregional yakni Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Mereka yang tergolong kepada Asia Timur Laut yakni Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Taiwan dan Hongkong.

Sedangkan kawasan Asia Tenggara meliputi dua wilayah besar pula yakni Asia Tenggara kepulauan dan Asia Tenggara daratan. Asia Tenggara kepulauan memiliki sejumlah anggota yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Negara yang tergolong pada Asia Tenggara daratan terletak di Indocina yang meliputi Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.

Selain adanya pembatasan dua kawasan subregional berdasarkan pendekatan geografis, terdapat pula kesamaan kultural dari dua subkawasan ini. Asia Timur Laut lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina.

Sedangkan kawasan Asia Tenggara meskipun juga mengalami pengaruh Cina tetapi juga mendapatkan imbas secara kultural dari India. Karena letaknya diantara dua samudera dan di lintasan berbagai peradaban dunia, maka Asia Tenggara terbuka terhadap masuknya kebudayaan dari India, Cina, Arab dan bahkan Barat. Oleh sebab itu pada awal pertama, kebudayaan India mendominasi Asia tenggara terutama dalam bentuk pemerintahan. Sebelum masuknya kebudayaan India, kebanyakan kebudayaan di Asia Tenggara berdasarkan budaya yang tergantung kepada alam diantaranya pertanian.

Anggota inti

Untuk mengkaji aktor-aktor dalam sistem regional Asia Timur ini Simon membagi dua kategori yakni anggota-anggota inti (core members) dan anggota pinggiran (periperal members). Alasan pembagian dua golongan itu ditentukan atas dasar faktor politik dan ekonomi.

Istilah anggota inti merujuk pada negara-negara yang politik luar negerinya menunjukkan daya jangkau dan jarak yang mempengaruhi banyak unsur sistem di kawasan ini. Sedangkan istilah elemen pinggiran merujuk pada kemampuan ekonomi; pergangan yang potensial dan sekarang ; serta hubungan perdagangan dan investasi dengan angota inti dan yang lainnya.

Menurut Simon terdapat empat anggota utama Asia Timur yakni Jepang, Cina, Indonesia dan Vietnam. Ia mengambil kesimpulan itu setelah melihat sejumlah indikator mulai dari jumlah penduduk, ekonomi dan volume perdagangannya.

Dua negara besar yang berperang besar dalam pembentukan kawasan ini adalah Cina dan Jepang. Cina dengan penduduk 1,2 milyar jiwa saat ini dan Jepang dengan penduduk 126 juta termasuk menonjol. Jika Cina memiliki kapasitas yang bisa jadi negara besar di masa mendatang karena pertumbuhan dan stabilitas ekonominya, Jepang sudah membuktikan diri sangat kuat dalam ekonomi. Setelah dilanda krisis pendapatan perkapita Jepang masih besar sekitar 33.800 dollar AS per jiwa pertahun. Sedangkan Cina mulai menanjak dengan pendapatan perkapita 738 dollar AS. Indonesia sendiri setelah krisis ekonomi dan politik GNP perkapita sekitar 981 dollar AS.

Anggota pinggiran

Menurut Simon, negara-negara periperal atau pinggiran adalah yang tidak tampak memprakarsai perkembangan politik kawasan. Namun mereka terpengaruh oleh kecenderungan regional. Dengan kata lain meskipun aktor-aktor ini eksis di kawasan namun karena kapabilitas politik, militer dan ekonomi tidak begitu siginifikan maka faktor-faktor aktor utama sering mempengaruhi perilaku eksternal mereka.

Anggota pinggiran suatu kawasan tampaknya banyak menyesuaikan diri dengan aktor dominan regional. Mereka biasanya mengakomodasi kepentingan negara besar atau yang berpengaruh di kawasannya. Bila timbul keteganganpun biasanya aktor dalam kawasan ini mencari pelindung kepada aktor dominan sistem internasional untuk mengimbangi aktor lainnya yang mengancam dirinya.

Salah satu aktor pinggiran yang kita bisa ambil contohnya Korea Utara dan Selatan. Korea Utara pada dasaranya dibentuk oleh kekuatan komunis yang waktu Perang Dingin didominasi oleh RRC dan Uni Soviet. Sampai kini sisa-sia kekuatan komunis garis keras masih tampak meskipun dua majikannya sudah menyatakan diri mengikuti garis kapitalis.

Uni Soviet bubar tahun 1991 menjadi 15 negara dan kemudian memeluk kapitalisme karena komunisme hanya melahirkan kemiskinan dan ketakutan akan perang nuklir. Majikan kedua, Cina juga sudah meninggalkan Marxisme garis keras tetapi mulai memodifikasinya dengan menggunakan sosialisme dengan karakteristik Cina. Namun pada intinya sistem yang dianut Cina inipun sudah mulai menggunakan sebagian dari gagasan-gagasan dasar kapitalisme dengan mengijinkan swasta beroperasi. Bahkan di kawasan ekonomi khusus seperti di Pudong, Shanghai, negara asing bisa investasi 100 persen dengan keuntungan 100 persen diambil.

Namun ironisnya, Korea Utara sendiri masih menggenggam komunis garis keras dengan harapan bahwa ajaran ideologinya bisa memberikan kemakmuran. Bahkan untuk mengurangi serangan dari kapitalisme dunia, Korut sama sekali menutup pintunya dari penetrasi asing. Meskipun anggota pinggiran namun sejauh ini tindakannya masih ditentukan dari dalam. Artinya, pemimpin lama Kim Il Sung sangat menentukan arah yang diambil Korut. Demikian pula penggantinya, Kim Jong Pil juga mengikuti jejak ayahnya dengan menutup diri dari perkembangan dunia luar.

Sedangkan aktor periperal kedua yang diambil contohnya di sini adalah Korea Selatan. Dengan penempatan sedikitnya 30.000 tentara AS di Korsel sudah menunjukkan karakter negara periperal dimana akibat ancaman terhadap dirinya meminta bantuan asing. AS tidak hanya menempatkan tentaranya tetapi juga perangkat keras militer seperti persenjataan artileri, pesawat, rudal dan kapal. Situasi dalam negeri Korsel ini menunjukkan betapa aktor pinggiran itu ditentukan oleh aktor dominan regional dan internasional.

Dalam tingkat tertentu, aktor periperal di Asia Tenggara yang dicontohkan Simon adalah Thailand. Hal ini disebabkan sudah lama Thailand karena merasa ancaman terhadap eksistensinya muncul dari negara komunis Vietnam maka ia menoleh ke AS. Perjanjian militer AS-Thailand sudah sangat erat, persis seperti terjadi dengan adanya pangkalan militer AS di Subic dan Clark sebelum tahun 1992.

Kesimpulan

Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang memiliki anggota inti dan periperal. Pembagian ini untuk menilai siapakah aktor-aktor penting dalam kawasan ini sehingga memudahkan analisa tentang kecenderungan di wilayah ini. Di Asia Timur Laut, aktor dominan di pegang Jepang dan Cina. Sedangkan di Asia Tenggara bisa dikatakan, Indonesia dan Vietnam memiliki prakarsa yang dominan dalam percaturan politik di kawasan ini.

Daftar Pustaka

Rudy, Teuku May Drs SH MA MIR., Studi Kawasan. Bandung: Bina Budhaya1997.

Simon, Sheldon W., East Asia dalam World Politics oleh Rossenau. New York, Free

Press, 1987.

Soesastro, Hadi dan AR Sutopo, Strategi dan Hubungan Internasional. Jakarta, CSIS

1981.

Kegley, Charles Jr dan Eugene R Witkopf, World Politics. New York: St Martin’s

Press, 1993.

Morgan, Patrick M., Theories and Approaches to International Politics. New

Brunswick, transaction Books, 1987.

ASEAN, integrasi, dan politik elitis

2007-11-17T02:16:00.000+07:00

Semua orang mungkin tahu keberadaan ASEAN, ada banyak orang bermimpi bahwa ASEAN akan menjadi fondasi dasar integrasi menyeluruh ala Uni Eropa. Tapi harus diingat, pada dasarnya, ASEAN, seperti halnya Uni Eropa, terbentuk dari kerjasama ekonomi yang belum memikirkan integrasi sebagai tujuan utama pembentukan kerjasama kawasan.

Uni Eropa memiliki fundamen European Steel and Coal Community yang memang pada awalnya dibentuk dengan tujuan membuat suatu badan yang supranasional. Namun tidak halnya dengan ASEAN, mungkin karena negara-negara anggota ASEAN saat itu baru memperoleh kemerdekaannya setelah beberapa tahun atau beberapa dekade, ide Supranasionalisme tidak dibawa karena menyinggung isu kedaulatan. ASEAN dibentuk dengan prinsip non intervensi yang membuat badan ini secara institusional, sama lemahnya dengan Majelis Umum PBB, sebuah badan intergovernmental yang tidak memiliki kekuatan mengikat.

Pada tahun 1992, ide Asean Free Trade Area diusungkan agar meningkatkan volume perdagangan antar sesama negara ASEAN. Perjanjian yang ditandangani di Singapura ini ditujukan agar pada tahun 2003, tarif impor tiap negara bisa berkisar antara 0-5%. Dan komitmen itu terpenuhi setidaknya, dari seluruh anggota ASEAN, hanya Laos yang menetapkan tarif impor sebesar 5%, sedangkan anggota lain sudah menurunkan nilainya yang makin mendekati 0%.

Namun untuk Integrasi secara keseluruhan, tampaknya masih jauh. Pasalnya, komoditas dan kesenjangan yang dimiliki antar sesama negara ASEAN cukup jauh. Lihatlah perbedaan GDP per kapita Singapura yang mendekati 30,000 dollar dengan milik Myanmmar yang hanya 200 dollar. Ada kesenjangan pendepatan yang mencapai 150 kali lipat.

Emmanuel Wallerstein pernah menulis mengenai World System Theory. Di dunia ini, negara bisa dibagi menjadi tiga, yakni core state, periphery state, dan semi-periphery state. Core state umumnya diasosiasikan sebagai negara-negara maju yang mengimpor komoditas primer dari periphery state, dan semi-periphery state berakhir menjadi negara-negara manufaktur yang menengahi antara periphery state dan core state.

Jika Integrasi ASEAN dipaksakan, mungkin hal itulah yang terjadi. Statistik ASEAN mengatakan bahwa Singapura dan Brunei merupakan negara terkaya di kawasan (walau Brunei cukup tertinggal dibandingkan Singapura, Foregin Direct Investment-nya termasuk kecil) dan berpotensi menjadi core state. Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina menjadi negara semi periphery, dan empat negara tersisa, Kamboja, Laos, Myanmmar, dan Vietnam akan menjadi periphery.

Jika integrasi dipaksakan, kemungkinan besar, akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara negara ASEAN. Hal yang ironis seandainya negara ASEAN saling melakukan kolonialisasi dengan tetangganya sendiri.

ASEAN pun kerap dikritik akan sifat tertutup dan sarat dengan politik elitis. Anda pernah mengunjungi situs ASEAN? Pernakah terpikirkan pertanyaan kenapa ASEAN tidak mau melokalisasikan situs miliknya ke dalam 10 bahasa anggota negara ASEAN? Memang, bahasa Inggris diakui sebagai lingua franca bahasa ASEAN yang secara historis dijajah oleh negara-negara berbeda, namun apakah ini berarti penduduk yang tinggal di ASEAN tidak memiliki hak untuk mengetahui ASEAN lebih dalam? Untuk mengalami interaksi antar kultur pada sesama negara ASEAN?

Politik elitis memang masih merupakan ciri utama ASEAN. Ketidakadanya keinginan membuat ASEAN membumi seperti Uni Eropa akan membuat integrasi kultural akan sangat lama, atau mungkin tak akan pernah terjadi.

Dampak bantuan Tsunami

2007-11-17T02:15:00.002+07:00

Tsunami Asia tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan kehidupan dan hampir seluruh komunitas pantai di kawasan Samudera India. Dalam hitungan menit gempa bumi yang berkekuatan 9,0 skala Richter melanda daerah pantai barat Sumatra bagian Utara di Indonesia, tsunami terbesar pertama menghantam kawasan pantai ini dengan dampak yang cukup parah, khususnya antara Banda Aceh dan Meulaboh di wilayah Aceh. Tekanan yang cukup dahsyat dari dasar laut juga menimbulkan tsunami yang menghantam komunitas pantai di beberapa daerah di Thailand, Burma, Malaysia, Sri Lanka, India bagian timur dan Maladewa dengan kerugian harta benda dan nyawa yang luar biasa. Setelah bencana alam ini, sekitar 290.000 orang tewas atau hilang, dan lebih dari satu juta orang mengungsi di 12 negara yang menjadi korban.

Dengan banyaknya pemberitaan oleh media massa di seluruh dunia tentang bencana ini, berbagai bantuan kemanusiaan secara besar - besaran dan bantuan dari berbagai perusahaan swasta maupun secara pribadi, dari berbagai LSM dan dari pemerintah pusat negara yang menjadi korban maupun negara – negara lainnya pun berdatangan. Berbagai ahli internasional di bidang koordinasi dan pengiriman bantuan serta pertolongan dalam kondisi tangggap darurat kemanusiaan yang cukup kompleks dikerahkan dan disebarkan ke daerah-daerah yang dilanda bencana. Di banyak tempat, besarnya skala kerusakan menimbulkan permasalahan logistik yang cukup sulit terutama dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendasar bagi masyarakat korban dan dalam beberapa kasus pihak militer nasional dan militer asing dibutuhkan untuk mengakses masyarakat yang menjadi korban. Tantangan besar lainnya dalam tahap tanggap darurat juga muncul dari banyaknya masyarakat yang mengungsi. Hal ini khususnya terjadi di Aceh, mereka yang selamat banyak yang pindah dari daerah yang terkena musibah ke tempat – tempat umum maupun ke tengah – tengah komunitas masyarakat lainnya, keluarga penampung, tenda – tenda penampungan sementara serta rumah-rumah sementara lainnya.

Pemetaan situasi dan lokasi keberadaan mereka yang selamat tidaklah mudah. Pemerintah pusat, para donor internasional dan organisasi-organisasi kemanusiaan mengerahkan cukup banyak energi untuk mendata ruang lingkup dan luasnya dampak tsunami – antara lain meliputi rumah-rumah yang rusak, hewan ternak yang musnah dan mata pencaharian yang hilang; seperti kehilangan harta benda, hak atas tanah dan dokumen-dokumen penting lainnya, serta kerusakan berbagai infrastruktur publik. Perkembangan penilaian kerusakan, survey dan pemetaan, serta gambaran berdasarkan pengetahuan para ahli, memberikan panduan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dari para donor dan pemerintah pusat.

Selain isu-isu koordinasi dan kemampuan penanganan tanggap darurat kemanusiaan yang cukup kompleks, cukup penting pula untuk memfokuskan kembali perhatian kepada ruang lingkup, arah dan langkah-langkah dalam upaya pemberian bantuan dan pelaksanaan rekonstruksi yang masih melekat dalam hubungan kekuatan yang kompleks yang terbentuk oleh situasi politik nasional dan daerah di wilayah yang terkena bencana. Perbedaan respons / tanggap darurat terhadap dampak langsung yang luar biasa dari bencana alam yang dahsyat di 12 negara ini, dengan perbedaan dinamika politik, ekonomi dan sosial mereka masing-masing, telah membawa dampak yang luar biasa terhadap situasi politik keseharian dalam pelaksanaan upaya kemanusiaan baik secara amatir maupun profesional, serta lokal maupun internasional.

Ditengah-tengah bencana alam dan keadaan darurat yang sebelumnya telah cukup kompleks banyak korban tsunami yang selamat justru menghadapi berbagai kendala. Identitas para IDP dari korban tsunami yang selamat pun sangat rentan dipolitisir dan diperebutkan. Dengan definisi mengenai istilah ‘IDP’[1] yang meliputi mereka yang oleh karena bencana alam terpaksa meninggalkan rumahnya, maka pejabat pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional terkadang menyebut mereka sebagai ‘tuna wisma’. Perbedaan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting untuk pengidentifikasian hak-hak dan jaminan perlindungan dan bantuan bagi masyarakat korban, serta peranan dan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah yang ditetapkan dalam UN Guiding Principles on Internal Displacement.

Di Thailand[2], dengan pendekatannya yang bersifat menghukum bagi sekian banyak pengungsi dan penduduk buruh migran dari negara tetangga yaitu Burma, menunjukkan adanya bukti diskriminasi secara de facto oleh pejabat pemerintah lokal dan warga Thailand terhadap warga Burma yang merupakan korban tsunami yang selamat di beberapa provinsi bagian selatan. Dengan dideklarasikannya posisi pemerintah Thailand yang begitu mandiri dalam pengkoordinasian dan pengiriman bantuan darurat pasca tsunami, telah memberikan peluang yang tak tertandingi bagi Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, dan partai politiknya Thai Rak Thai (Rakyat Thai mencintai Thailand) untuk melakukan kampanye pemilu pada tanggal 6 Pebruari 2005, dimana para buruh migrant Burma pun relative terisolir dari sumber-sumber alternatif bantuan dan dukungan, termasuk bantuan dari pemerintah mereka sendiri yang dikoordinir oleh pihak militer. Para buruh migrant Burma tidak dimasukkan dalam pendistribusian bantuan darurat dan pelaksanaan program bantuan dari pemerintah Thailand oleh para pejabat lokal, dan target penangkapan ‘para buruh migran illegal’ oleh polisi setempat juga merebak pascatsunami, yang dalam beberapa kasus dideportasi kembali ke Burma.

Dalam kasus India[3], dimana pemerintah juga menolak berbagai tawaran respons tanggap darurat yang dikoordinir oleh lembaga kemanusiaan internasional, terdapat bukti – bukti diskriminasi yang dilakukan oleh para pejabat lokal maupun masyarakat seperti dalit (disebut juga sebagai mereka ‘yang tak tersentuh’) di sejumlah daerah yang dilanda tsunami. Terperangkap dalam struktur sosial yang berdasarkan tingkatan kasta dan dominasi, menurut laporan, para dalit yang selamat kurang diterima di rumah – rumah maupun di tempat-tempat penampungan sementara (kasta yang lebih tinggi) para IDP dari komunitas nelayan, beberapa dalit bahkan diusir. Terdapat pula bukti bahwa para IDP lainnya menghalangi pejabat pemerintah, staff LSM dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya dalam pendistribusian bantuan darurat untuk para dalit.

Dalam kasus Sri Langka[4], dengan semakin ramainya ahli yang masuk, maka kehidupan pasca-tsunami semakin tampak seperti perusahaan yang sedang diambil alih. Ikan kecil ditelan oleh ikan besar. Struktur masyarakat dan organisasi terabaikan disaat para staff lembagalembaga baru mulai melancarkan operasinya sendiri. Harga pasar local untuk sewa rumah membumbung tinggi dan tingginya nilai mata uang telah mengubah pasar tenaga kerja. Dalam hitungan hari lembaga-lembaga tersebut mengatakan bahwa seakan-akan mereka telah bekerja di Sri Lanka selama berabad-abad dan meyakinkan masyarakat bahwa setelah penilaian awal selesai dilakukan mereka akan segera mengetahui apa yang harus dilakukan. Keyakinan mereka begitu menyesakkan. Salahsatu LSM bahkan mengklaim bahwa mereka akan merehabilitasi semua yang ada di daerah tersebut dalam tempo tiga bulan. Akan tetapi hal tersebut masih belum terealisasi sepenuhnya.

Dimensi penting lainnya dari respons darurat tsunami berasal dari kekuatan strategis militer di beberapa daerah terparah, khususnya di Aceh, provinsi bagian Utara dan Timur Sri Lanka serta Kepulauan Nicobar di India. Aceh telah dimiliterisasi secara besar-besaran dengan ditempatkannya 40.000 tentara sejak ditetapkannya status darurat militer pada bulan Mei 2003. Dengan adanya relokasi secara paksa ke kamp-kamp yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kampanye anti-pemberontakan baru-baru ini,

Peranan pasukan militer Indonesia dalam pendistribusian bantuan darurat pasca-tsunami, serta dalam pengkoordinasian relokasi IDP ke ‘barak-barak’ yang cukup kontroversial, secara serius telah mengancam prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan dalam beberapa kasus. Lebih lanjut, pada kasus di Sri Lanka yang merupakan daerah yang ikut dilanda tsunami dengan sebutan ‘daerah yang tidak jelas’ yang berada di sepanjang pantai yang dikontrol oleh Organisasi Pembebasan Macan Tamil Eelam (LTTE), pelaksanaan operasi pemberian bantuan pun terhambat karena pemerintah di Colombo telah melarang keras mekanisme apapun yang ingin melangkahi kewenangan pusatnya. Tidak adanya respons dari pemerintah pusat juga tampak dari kasus Somalia. Dan akhirnya, di kepulauan Nicobar, yang merupakan basis strategis angkatan laut India, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa bantuan tsunami dan berbagai upaya rehabilitasi dilaksanakan oleh pihak militer, dan mereka mengabaikan masyarakat asli yang menjadi korban serta melanggar administrasi masyarakat sipil lokal.

Dengan banyak terlibatnya aktor kemanusiaan dalam pemberian bantuan tsunami dan pelaksanaan rekonstruksi yang mulai mengevaluasi setiap respons, diharapkan bahwa penilaian-penilaian tersebut akan menawarkan perspektif yang cukup kritis dan komparatif terhadap berbagai respons yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang beroperasi di dua daerah bencana atau lebih, yang tentunya harus menghadapi perbedaan dan berbagai tantangan politis yang berbeda pula. Lamanya keberadaaan UNHCR dan badan-badan PBB lainnya di Sri Lanka sebelum tsunami menunjukkan perbedaan yang cukup kontras dengan Aceh, khususnya menyangkut sejauh mana implikasi dari upaya-upaya bantuan yang telah dilancarkan. Kekhawatiran tentang permasalahan dalam pemenuhan hak-hak para IDP akibat bencana untuk mendapatkan perlindungan telah menarik perhatian menyangkut hubungan antara kekuasaan dan politik dimana IDP terikat didalamnya.

[1] Eva-Lotta Hedman, Research Fellow di Refugee Studies Centre, University of Oxford.

[2] www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm

[3] K.M. Parivelan (aktivis kemanusiaan, juga bekerja pada kantor UNHCR di Chennai, Tamil Nadu)

[4] Irene Fraser bekerja di Sri Lanka untuk sebuah LSM internasional yang cukup besar.

Kyoto Protokol

2007-11-17T02:15:00.001+07:00

Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian dari negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Protokol Kyoto diprediksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca di negara-negara industri sebesar 5.2% dibandingkan keadaan pada tahun 1990. Tetapi dibandingkan dengan tanpa adanya Protokol Kyoto, target ini berarti pengurangan emisi sebesar 29%. Protokol Kyoto juga bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam proyek-proyek yang berhubungan untuk memperbaiki keadaan iklim bumi.

Pada protokol Kyoto juga diberlakukan sistem jual beli emisi. Setiap negara-negara industri yang setuju dengan Protokol Kyoto dapat melakukan jual beli emisi untuk menjual atau membeli batas emisi sesuai Protokol Kyoto. Misalnya, Rusia yang saat ini memiliki emisi gas rumah kaca di bawah kuota, dapat saja menjual ‘emisi’ kepada Kanada yang emisinya di atas kuota Protokol Kyoto.

Negara-negara juga dapat menerima bantuan dalam bentuk carbondioxide sink. Carbondioxide sink adalah kebalikan dari sumber karbon. Carbondioxide sink berfungsi untuk menjerat karbon dari atmosfer bumi. Contoh-contoh carbondioxide sink adalah:

Hutan. Pohon-pohon menyerap karbondioksida dan mengeluarkan oksigen.
Lautan. Lautan dapat menyimpan karbondioksida, sedangkan plankton-plankton akan mengkonversi karbondioksida menjadi oksigen.
Pemampatan geologis, yaitu penyimpanan limbah karbondioksida pada lapisan bumi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan dan lautan yang luas sangat berpotensi untuk mendapatkan bantuan ini. Mudah-mudahan dengan adanya Protokol Kyoto, pemerintah dapat mengurangi laju pengrusakan hutan yang sangat memprihatinkan.

Setelah masuknya Rusia pada tanggal 18 November 2004, Protokol Kyoto akan aktif mulai tanggal 16 Februari 2005 ini. Indonesia sendiri sudah mendukung Protokol Kyoto sejak 24 Juni 2004.

Sayangnya, tidak semua negara setuju dengan adanya Protokol Kyoto. Negara maju yang tidak setuju adalah: Amerika Serikat, Australia, Kroasia, Liechtenstein, Monaco, Swiss. Amerika Serikat yang merupakan negara yang paling banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca sepertinya tidak punya niatan untuk memperbaiki kondisi bumi (dalam hal ini, maupun tentunya hal-hal lainnya). Sikap Amerika Serikat juga mempengaruhi negara-negara lain seperti Kanada dan Australia dalam menyikapi Protokol Kyoto.

Untuk mengkampanyekan dukungan terhadap Protokol Kyoto di Amerika Serikat, ada gerakan untuk mendukung Protokol Kyoto yang dilakukan oleh beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat. Gerakan ini dinamakan Kyoto Now!.

Tanpa Amerika Serikat pun, saat ini sudah ada 127 negara yang mendukung Protokol Kyoto, merepresentasikan 61% dari seluruh emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Mudah-mudahan anggota Protokol Kyoto lama kelamaan dapat mempengaruhi Amerika Serikat untuk mendukung Protokol Kyoto ini.

Sudan vs Konflik

2007-11-17T02:14:00.001+07:00

Republik Sudan adalah sebuah negara di Afrika timur laut yang merupakan negara terbesar di Afrika dan seringkali masih dianggap bagian Timur Tengah. Ibukotanya di Khartoum.

Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1956. Dua tahun kemudian sebuah kudeta militer menggulingkan pemerintah sipil yang dipilih, dan antagonisme antara daerah utara yang Muslim dan daerah selatan yang Kristen dan Animist mulai mengemuka. Negara terbesar di benua Afrika ini baru menikmati masa damai dan demokrasi selama 11 tahun semenjak kemerdekaannya itu.

Kudeta, makar, revolusi dan perang saudara banyak mengisi sejarah pasca kemerdekaan Sudan. Tetapi masa satu tahun, pada 1983, mempunyai arti khusus. Hukum shariah diundangkan dan pemerintah Sudan mengusahakan terbentuknya sebuah negara Islam - cita-cita yang tidak pernah disetujui oleh daerah Selatan. Hal tersebut merusakkan suasana yang relatif stabil, yang diletakkan dasarnya melalui persetujuan damai Addis Ababa tahun 1972, yang menetapkan pembentukan sebuah pemerintah daerah untuk Sudan Selatan. Ironisnya, perundingan yang sebetulnya cukup berhasil antara Utara dan Selatan ini, dalam masa dua tahun belakangan ini telah kembali ke gagasan diadakannya pemerintah swa-praja di Sudan Selatan.

Akan tetapi, sementara perundingan berlangsung, sebuah krisis lain pecah di daerah barat di Darfur. Pada awal 2003, kelompok-kelompok pemberontak mulai menyerang sasaran-sasaran pemerintah. Mereka menuduh pemerintah mengabaikan daerah mereka. Sebagai jawabannya, pemerintah memobilisasikan pasukan yang mereka sebut "pasukan milisi pertahanan diri" untuk menghadapi pemberontak itu. Pemerintah Sudan menyebut aksi-aksi kekerasan yang marak setelah itu sebagai "kekacauan kesukuan".

Pertikaian dan perebutan kekuasaan, sudah mewarnai Sudan sejak ribuan tahun silam. Yaitu saat Raja Aksum dari Ethiopia, menghancurkan ibu kota Kerajaan Kush, Meroe. Kota tua itu dibangun raja-raja dari dinasti Mesir yang pertama datang ke Sudan Utara, sekitar tahun 4000 SM. Selanjutnya berdirilah dua kerajaan baru yaitu Maqurra dan Alwa. Pada tahun 1500-an, Maqurra jatuh ke tangan orang-orang Arab bersamaan dengan masuknya Islam ke Sudan. Setelah melakukan perkawinan campuran dengan suku Funj, orang Arab muslim menghancurkan Alwa. Selanjutnya dinasti Funj berkuasa hingga 1821.

Selanjutnya Sudan dikuasai Turki yang saat itu berada di bawah kekuasaan Mesir yang dimotori oleh Inggris. Gubernur Jenderal Muhammad Ali, memerintah secara keras. Rakyat setempat baru dilibatkan dalam pengambilan keputusan saat Muhammad Ali digantikan Ali Khursid Agha. Hingga 1881, tak ada pemimpin yang mengorganisasi upaya perjuangan kemerdekaan Sudan, sampai akhirnya muncul figur Muhammad Ahmad. Pasukannya berhasil menguasai Khartoum pada 26 januari 1885. Namun perjuangan itu dipatahkan oleh pasukan Mesir-Inggris. Kemerdekaan Sudan diperoleh tiga tahun setelah pada Februari 1953, Mesir dan Inggris menyepakati pemberian hak untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Pemerintahan di wilayah seluas 2,5 juta km2 dengan penduduk 29 juta itu sendiri tak pernah benar-benar stabil. Perang saudara di Sudan merupakan konflik terpanjang dalam sejarah Afrika. Pada 1972, pernah dicapai kesepakatan damai, tapi itu tak bertahan lama. Konflik menajam antara pemerintah pusat di Sudan Utara yang mayoritas muslim dengan kelompok-kelompok etnis di selatan yang dimotori Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA).

Islam memang menjadi agama yang dianut mayoritas (73 persen) penduduk Sudan. Sementara di selatan, masih banyak yang menganut kepercayaan tradisional (16,7 persen). Sudan berbatasan dengan Mesir dan Libya di utara, Zaire di selatan, Chad dan Ethiopia masing-masing di barat dan timur. Pada Juni 1989, Jendral Omar Hassan Ahmad Al Bashir didukung oleh Dr. Hassan Turabi melakukan kudeta tak berdarah atas pemerintahan presiden Jakfar Numeri. Dwi-tunggal Bashir dan Turabi memimpin Sudan masing-masing sebagai presiden dan ketua parlemen. Besarnya pengaruh Turabi sebagai ketua Partai Kongres Nasional, menimbulkan kecurigaan pada Bashir.

Pada tahun 1991, Pemerintah Sudan mengubah struktur pembagian administratif dari provinsi (mudiriya) menjadi negara bagian federal. Pada 14 Februari 1994, struktur ini dirubah kembali dengan pembentukan 26 negara bagian (wilayah).Pada Desember 1999, Bashir lantas membubarkan parlemen. Tak hanya itu, Turabi juga dipecat dari jabatan ketua partai berkuasa. Turabi membalasnya dengan mendirikan partai baru. Demi mengamankan kekuasannya, Bashir melakukan konsolidasi dan meminta dukungan negara tetangga seperti Mesir, Libya dan negara Barat serta Amerika Serikat. Negara-negara Barat, seperti juga Bashir, memang menilai Turabi sebagai tokoh berbahaya dengan gagasannya menegakkan syariat Islam. Tak heran ketika Turabi masih berpengaruh, Sudan diisolasi dari pergaulan dunia dengan berbagai tudingan miring seperti pelanggaran HAM dan terorisme.

Pertikaian internal di Sudan yang tak kunjung henti, membuat perekonomian negara ini tak berdaya. Apalagi tanah di Sudan utara sangat kering, kecuali sebagian wilayah di sekitar Sungai Nil. Sementara lahan pertanian di Sudan selatan, tak produktif karena jauh dari jalan, pasar dan tak tersentuh sarana transportasi. Padahal Sudan memiliki potensi tambang berupa emas, bijih besi dan tembaga. Sedangkan potensi pertaniannya adalah kapas, gandum, kacang tanah dan hewan ternak. Lonjakan pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti terjadi pada 1979, saat ditemukan deposit minyak bumi di Sudan selatan yang kemudian dieksplorasi.

Kesenjangan Sudan utara dengan selatan nyata sekali. Secara etnis, keduanya juga memiliki perbedaan. Sudan utara ditinggali oleh mayoritas keturunan Arab yang meliputi tiga perempat penduduk Sudan. Maka bahasa Arab menjadi bahasa pengantar utama di Sudan. Sementara di selatan orang Negro yang dominan dengan beragam suku.

v Konflik Darfur dan Sudan Selatan

“Konflik Sudan pada saat in merupakan awal dari episode akhir skenario panjang yang dirancang oleh pihak Kristen dan kaum sekularuntuk menguasai Sudan. Juga merupakan bukti makar yang dilakukan oleh orang-orang hipokrit, sekaligus saksi kelalaian kaum muslimin,” tutur Dr.Abdul Aziz Kamil dalam majalah Al-Bayan edisi Muharram 1426. Negara ini memang tak pernah aman dari konflik jauh sebelum ia merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1956. Inggris adalah negara pertama yang mengambil peran dalam penyebaran benih fitnah di Sudan Selatan. Sejak Inggris menguasai negeri penguasa sungai Nil kedua setelah Mesir ini pada akhir abad ke-19, mereka telah menutup jalan masuk dakwah islamiah ke Sudan Selatan. Di saat yang sama, mereka melebarkan sayap kristenisasi dengan membiarkan masuk para misionaris untuk menyebarkan paham dan pengaruh Kristen. Setelah Sudan merdeka, usaha kristenisasi ini tetap berlangsung dengan makmur, karena pemerintah Sudan tidak terlalu memperhatikan usaha kristenisasi ini. Yang penting adalah keadaan rakyat Sudan tetap makmur dan sejahtera.

Keadaan ini tetap berlangsung hingga kini. Malah terlihat ada indikasi yang menyatakan dukungan pemerintah Sudan terhadap proses kristenisasi. Hal ini antara lain terlihat dengan dihapusnya undang-undang tentang batas penyebaran agama Kristen yang pernah ditetapkan pada masa pemerintahan Ibrahim Abud (tahun1957—1963). Undang undang ini melarang adanya pembangunan gereja baru di wilayah Sudan Selatan tanpa izin dari pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik antaragama dan pembangunan tempat peribadatan Kristen di wilayah umat Islam. Namun kemudian ketentuan ini dihapus atas permintaan Paus Paulus II yang berkunjung ke Sudan tahun 1994. Sehingga terbukalah sebuah kesempatan emas bagi pihak gereja untuk menyebarkan agama Kristen di Sudan dengan seluas-luasnya, dengan tetap berpusat di Sudan Selatan.

Perang ideologi antara penduduk Sudan Selatan yang mayoritas kristen dan Sudan Utara yang sebagian besar muslim mulai tersulut sejak saat itu. Di samping itu, perbedaan ras juga memicu panasnya konflik; penduduk Sudan Selatan didominasi oleh orang-orang Negro sedangkan Sudan Utara banyak dihuni oleh keturunanketurunan Arab. Pihak musuh yang dikomandoi oleh kaum Yahudi memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertajam konflik dengan mengubah ‘topik konflik’ dari agama dan ras menjadi konflik politik dan militer. Hal ini melihat besarnya potensi Sudan untuk kepentingan Yahudi mewujudkan angan mereka mendirikan negara Israel Raya. Dr. Abdul Aziz Kamil menyatakan bahwa potensi-potensi tersimpan yang dimiliki Sudan itu antara lain:

Pertama, Sudan adalah negara yang terluas di benua Afrika dan wilayah tersubur di kawasan negara Arab. Hal ini memungkinkan adanya pemberdayaan sumber daya alam yang lebih dibanding negara-negara lainnya.

Kedua, Negara Sudan yang saat ini dianggap miskin dan terbelakang, ternyata menyimpan kekayaan alam yang melimpah, seperti adanya kandungan minyak di bagian selatan dan kandungan uranium di bagian barat. Kekayaan yang dapat membawa Sudan menjadi negara kaya dan potensial. Sudan juga masih menyimpan cadangan minyak bumi sebanyak 631,5 juta barel dan 99,11 milyar meter kubik gas alam yang belum tereksploitasi, serta cadangan biji besi dan tembaga dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Saat ini, produksi minyak mentahnya sekitar 500.000 barel per hari.

Ketiga, Sudan berada di posisi strategis lalu lintas perairan Laut Merah. Sebuah posisi yang menguntungkan untuk menguasai perikanan hingga ke jantung Afrika.

Keempat, Sudan adalah penguasa sungai Nil kedua setelah Mesir. Sudan sebenarnya adalah negara subur dengan dua aliran anak sungai Nil yang memberi berkah pertanian yang menjadi pilar utama perekonomian negara.

Kelima, Sudan merupakan gerbang masuknya Islam ke kawasan selatan dan Afrika yang kini menjadi tujuan program tanshiriah internasional.

Keenam, Sudan adalah satu-satunya Negara Arab yang berani menyuarakan syiar jihad dalam setiap pertempuran menghadapi musuh, di saat kata-kata jihad kini sering dikonotasikan dengan kelompok teroris.

Peristiwa Darfur masih merupakan rentetan dari konflik di Sudan Selatan. Opini yang berkembang selama ini menyebutkan, bahwa konflik ini dipicu oleh keinginan kabilah-kabilah Arab di Darfur untuk mengusir kabilah yang berasal dari ras Afrika yang tinggal di sana. Keinginan ini kemudian berujung dengan pembentukan Milisi Junjuwaid oleh kabilah Arab. Sebuah opini yang ingin dicitrakan oleh Washington, ibukota-ibukota Eropa, dan PBB tentang Sudan pada dunia internasional, walaupun tidak sepenuhnya benar. Presiden Al-Basyir menyebutkan dalam wawancara dengan stasiun TV Aljazeera bahwa konflik yang sifatnya rasial memang sudah ada sejak lama dikarenakan oleh banyak sebab. Menurut Muhammad Arafah, masalahnya bukan hanya karena kabilah kabilah dan pertikaian mereka yang tanpa henti, bukan pula kerena milisi Junjuwaid Arab saja, tetapi juga karena ketegangan bersenjata yang diciptakan sebagian kabilah-kabilah yang berasal dari ras Afrika dan karena gerakan-gerakan separatis di barat Darfur (3 gerakan) di mana sebagian orang menamakan mereka dengan Toro Poro, yang terbentuk menjelang aneksasi AS atas Afghanistan pada Oktober 2001 (atau sebelum terbentuknya

Junjuwaid).

Namun demikian, masalah terbesar adalah karena adanya intervensi asing, sebab intervensi lembaga-lembaga misionaris dan intervensi gerakan separatis massa di selatan pimpinan John Garank demi target-target tak diketahui dan demi munculnya dua kelompok Islam, memperkeruh masalah, menyokong gerakan-gerakan separatis di barat Sudan, dan karena tuntutan mereka yang bertujuan agar Darfur diperlakukan seperti di selatan Sudan. Di samping itu, intervensi Negara-negara luar juga sangat kuat. Surat kabar The Washington Post melaporkan bahwa konflik Darfur telah melibatkan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat. Hal ini dapat ditelusuri dari peristiwa yang terjadi pada 20 Agustus 1998. Pada hari itu, sejumlah pesawat tempur AS menghancurkan pabrik Asy-Syifa’, pabrik farmasi terbesar di Sudan Selatan. Pemerintah AS yang saat itu dipimpin oleh Bill Clinton menjelaskan, bahwa penyerangan ini dilakukan karena pabrik tersebut diduga memproduksi sejumlah bahan yang digunakan untuk membuat senjata kimia. Pejabat AS meyakini keberadaan pabrik itu mempunyai koneksi dengan Osama bin Laden. Sebuah dugaan yang tidak bisa dibuktikan. Peristiwa serangan AS ke pabrik Asy-Syifa’ itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Aksi brutal AS di Sudan tersebut sangat mengerikan dan memakan banyak korban sipil yang mati akibat ketiadaan obat. Meski tidak ada hubungan antara tragedi kemanusiaan Sudan saat ini dengan peristiwa pengeboman itu, tetapi ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan pengeboman tersebut.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi kepada pemerintah Sudan untuk menyerahkan 51 tersangka dalam kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang umumnya melibat pejabat militer Sudan dan anggota milisi Junjuwaid, dan menyerahkannya ke Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC). Namun hal ini mendapatkan tantangan keras dari pemerintah Sudan. Mereka bersikeras untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam negeri tanpa campur tangan pihak asing sedikitpun. Presiden Al-Basyir bahkan menegaskan pada pidatonya tanggal 2 Mei lalu bahwa pemerintah Sudan tidak pernah takut dengan Inggris, Amerika, dan Dewan Keamanan.

Yang juga perlu diketahui adalah kawasan Darfur yang tereletak di bagian barat, menguasai seperlima wilayah Sudan, sementara Sudan Selatan mencakup seperempat wilayah. Sehingga bila konflik ini terus berlanjut lalu berakhir dengan pemisahan diri kaum pemberontak dari kekuasaan pemerintahan Republik Sudan, maka yang tersisa dari Sudan hanya akan tinggal setengahnya saja.

v Antara Israel dan Tentara Pemberontak

Hubungan antara pasukan pemberontak di Sudan Selatan yang ingin memisahkan diri dari negara Sudan dengan Israel, telah terbina jauh sebelum John Garank, pimpinan kaum pemeberontak, muncul ke pentas politik Sudan. Sebuah upaya penguasaan Sudan, telah dirintis oleh kaum Yahudi sejak tahun 50-an. Saat itu, Yahudi mulai membina hubungan dengan penduduk Sudan Selatan dengan banyak memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk di Selatan dan sebagian penduduk di utara Sudan. Pada tahun 60-an, Israel mulai melancarkan provokasi kepada penduduk untuk melakukan pemberontakan. Tidak hanya itu, mereka juga mempersenjatai penduduk Sudan Selatan dengan berbagai persenjataan militer dan mendirikan akademi militer untuk para pemuda Sudan di Ethiopia, Uganda, dan Kenya. Bahkan tentara dan perwira Israel mendirikan karantina khusus untuk melatih pemuda-pemuda Sudan, dengan mengambil tempat di dalam negeri Sudan. Pada pertengahan tahun 70-an, kaum Yahudi melakukan penambahan stok senjata untuk para tentara Sudan yang kemudian mereka gunakan untuk membantai kaum muslmin di sana. Mendekati paruh waktu tahun 80-an, terbentuklah pasukan tentara Sudan keluaran akademi militer Israel. Sepanjang tahun 80-an ini, negara-negara tetangga, seperti Kenya dan Uganda, turut memberikan andil politik dalam mengokohkan kepemimpinan John Garank di Sudan Selatan. Tahun 90-an, tentara Israel memberikan tambahan perangkat senjata militer modern dan mutakhir untuk kepentingan perang. Genderang perang pun semakin kencang terdengar sejak saat itu. Suaranya membahana ke seluruh penjuru dunia. Amr Musa, sekretaris perkumpulan liga arab yang juga seorang pengamat politik, setelah terjadinya penyerangan Amerika ke Irak, menegaskan bahwa kondisi Irak saat ini tidak lebih parah daripada kondisi yang akan dihadapi Sudan akan datang. Dan benar, tak lama setelah itu meletuslah tragedi Darfur di Sudan Barat.

Pengotak-ngotakan negara Arab yang dilakukan oleh kelompok Yahudi merambah jauh ke dalam negeri Sudan. Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi hanya sebagi langkah awal untuk menjadikan Sudan terpecah belah yang tentu berpengaruh pada kondisi negara negara Arab di timur tengah. Perjanjian damai yang terjadi kemudian tidak menjadi indikasi bahwa negara Sudan akan kembali bersatu. Malah justru dari sinilah pemecahan itu dimulai.

Perjanjian yang diadakan pada hari Ahad, 28 Dzulqadah 1425/9 Januari 2005, antara pemerintah Sudan dengan Sudan People’s Liberation Army (SPLA) yang dipimpin oleh Dr. John Garank, telah menyepakati adanya referendum gencatan senjata antar kedua belah pihak dan memberikan kesempatan otonomi daerah kepada pihak Sudan Selatan untuk menjalankan pemerintahan sendiri selama enam tahun. John Garank sendiri diangkat menjadi wakil presiden pertama Sudan dan memegang kepemimpinan tertinggi di Sudan Selatan. Maka terjadilah negara dalam negara. Ketika pihak Aljazeera mengkonfirmasikan hal ini dengan Presiden Al-Basyir, beliau menegaskan bahwa seluruhnya tetap berada dalam lingkup Republik Sudan tapi dengan dua macam undang-undang pemerintahan. Hal ini telah terjadi sejak tahun 1964.

Jangka waktu enam tahun ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kaum pemberontak untuk melebarkan sayapnya. Dalam rentang waktu ini mereka bebas mengeruk kekayaan alam dan gas bumi yang berada di Sudan Selatan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Enam tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan segala sesuatu di bidang militer, ekonomi, sosial, politik internasional, dan di bidang lainnya. Mereka pun dapat menghantam dan menyudutkan pemerintah Sudan di mata dunia dengan menyebarkan berbagai opini dan isu, dibantu Amerika dan Israel. Sehingga ketika masa enam tahun selesai, prediksi Dr. Abdul Aziz, John Garank tidak akan memberikan kekuasaan wilayah Sudan Selatan kepada pemerintah, namun akan balik menyerang dengan segala kekuatan milter yang dimilikinya bersama sekutunya.

politik luar negeri Mesir

2007-11-17T02:13:00.000+07:00

Mesir termasuk Negara arab yang memiliki peranan penting dan berpengaruh terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel yang berintikan masalah Palestina. Peran Mesir tersebut diwujudkan dengan cara berkabung dengan beberapa organisasi internasional, seperti liga arab (LA), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Persatuan Afrika (OPA), dan Gerakan Non-Blok (GNB). Mesir juga termasuk salah satu pemerkasa lahirnya organisasi-organisasi internasional tersebut. Menjadi anggota beberapa organisasi internasional membuat Mesir dapat berperang aktif dalam berbagai urusan yang melibatkan kepentingan Negara-negara anggotanya.

Berikut ini adalah perkembangan politik luar negeri dan hubungan internasional Mesir pada masa pasca revolusi 1952 yang dibedakan dalam 3 zaman kepemimpinan, yaitu:

1. Periode Nasser

Setelah Nasser berkuasa, dia berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan AS. Salah satu harapannya adalah mendapat peluang untuk membeli persenjataan bagi modernisasi tentara Mesir untuk menggantikan persenjataan yang sudah sangat usang. Namun, harapan itu tidak terpenuhi, karena AS hanya mau memenuhinya jika mesir mau bergabung dengan blok anti komunis dibawah pimpinan AS. Prasyarat AS itu telah mengecewakan Nasser yang sangat membutuhkan sumber bantuan untuk memodernisir kondisi angkatan bersenjatanya yang persenjataannya sudah usang.

Sejak saat itu, Nasser mengalihkan perhatiannya pada sumber persenjataan lainnya, mulai dari Chekoslowakia hingga akhirnya Uni Soviet. Pada waktu periode Nasser itulah angkatan bersenjata Nasser diperlengkapi dengan persenjataan dari Uni Soviet. Peristiwa ini bias dianggap sebagai permulaan beralihnya orientasi Mesir ke “Timur”. Walaupun mesir tidak menghendaki pengaruh komunisme menjalar ke dalam negerinya namun hubungan dengan Uni Soviet berkembang luas ke berbagai bidang, dan makin menjauhkan mesir dari kubu AS. Puncak kejayaan hubungan antara Mesir dengan Uni Soviet dilambangkan oleh peresmian selesainya pembangunan Bendungan Aswan (1964).

Dalam rangka pembangunan dunia Arab yang bersatu, Nasser mengambangkan gagasan Pan-Arabisme. Mesuir bersama bebrapoa negara Arab lain memprakarsai dibentuknya Negara Arab (Alexandria, Maret 1945). Liga ini mempunyai standing committees, diantaranya adalah yang dikhususkan untuk bidang politik. Di samping itu LA membentuk beberapa councils, seperti menyangkut bidang ekonomi dan pertahanan, serta membentuk badan khusus, seperti Arab Labour Organization, Arab Postal Union, Arab Telecommunication Union. Semua ini menggambarkan suatu tahap baru dalam kebangkitan Arab sebagai bangsa tanpa meniadakan identitas tanah air masing-masing.

Kejayaan Nasser mengalami kemunduran akibat kekalahan Mesir dalam perang 6 hari (1967) yang berakibat didudukinya wilayah Mesir (Semenanjung Sinai) oleh Israel. Perang ini disebabkan karena ketidakpuasan orang Arab atas kekalahan mereka dalam perang Arab-Israel pada tahun 1948 dan 1957. orang-orang Arab tetap tidak bersedia mengakui keberadaan Negara Israel dan ingin menghancurkan Israel.

2. Periode Sadat

Anwar Sadat diangkat menjadi Presiden sebagai pengganti Nasser. Tidak lama sesudah diangkat sebagai Presiden, Sadat melakukan gerakan “Pembersihan” terhadap Anasir “Sayap kiri” yang pro Uni Soviet. Seiring dengan tindakan itu, Sadat segera melancarkan kebijaksanaan yang infitah (pintu terbuka) sebagai permulaan Liberalisasi dibidang Ekonomi. Hal ini mendapat tentangan keras dari golongan Nasser (Sosialisme Arab) yang berorientasi kerakyatan dan didukung oleh mahasiswa dan kaum buruh. Lieberalisasi Ekonomi dianggap hanya akan menguntungkan golongan kelas menengah dan orang kaya baru saja. Sedangkan Sadat berpendapat bahwa sulit bagi Mesir untuk memperbaiki kondisi Ekonomi dalam negerinya tanpa membuka pintu untuk investasi modal asing. Menghadapi tantangan dari dalam negeri itu Sadat bertindak hati-hati dan terpaksa tetap melanjutukan hubungan dengan Uni Soviet walaupun tidak seerat pada masa Nasser.

Pada bulan Oktober 1973, Sadat melancarkan serangan terhadap Israel. Perang yang di Mesir terkenal dengan sebutan perang Ramadhan ini membuat nama Sadat menjulang, karena tentara Mesir berhasil menyeberangi terusan Suez dan menghancurkan benteng pertahanan Israel Lini Barlev yang dibangun dengan saat kuat sehingga dianggap tidak mungkin ditembus oleh serangan musuh. Peperangan yang oleh Sadat ditegaskan sebagai “Limited Confrontation” memang tidak berakhir dengan kemenangan dipihak Mesir. Tetapi, tujuan Sadat untuk melibatkan AS dalam usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel tercapai. Sadat beranggapan bahwa hanya AS yang bias mendorong Israel untuk melaksanakan perundingan perdamaian. Dengan perang Oktober ini, Sadat tidak hanya berhasil menyeret AS ke dalam usaha penyelesaian sengketa Ara-Israel, melainkan juga Uni Soviet dan sejumlah Negara Eropa.

3. Periode Mubarak

Selama 6 tahun menjabat sebagai wakil Presiden, Husni Mubarak terkenal sebagai pendukung penuh kebijaksanaan politik Sadat, termasuk pelaksanaan politik luar negerinya dan khususnya usaha Sadat untuk mengakhiri berlarutnya masa “No war, No peace” dengan Israel.

Pada awal masa jabatannya, Mubarak lebih mencurahkan perhatian pada usaha memperbaiki perekonomian dalam negerinya dengan jalan melanjutkan kebijaksanaan pintu terbuka yang sudah dirintis oleh Sadat. Perbaikan aparatur birokrasi menjadi prioritas utama, khususnya untuk menciptakan iklim yang baik bagi penanaman modal asing. Dalam usaha perbaikan perekonomiannya, Mubarak menerima bantuan Ekonomi dan Keuangan yang cukup besar dari AS, antara lain pemutihan hutangnya. Sadat mewariskan kepada Mubarak untuk memimpin Mesir yang terisolasi dari dunia Arab dan terpuruk perekonomiannya, karena dibekukannya bantuan keungan yang selama ini diterima dari sumber Arab. Hal ini membuat Mubarak terpaksa berpaling kepada AS sebagai sumber bantuan utama, inipun sampai batas waktu tertentu yang mengikat Mubarak dalam pelaksanaan politik luar negerinya, terutama mengenai konflik Arab-Israel.

Salah satu usaha Mubarak yang tampak berjalan mulus adalah usahanya untuk memperbaiki hubungan Mesir dengan Uni Soviet yang merenggang sejak dipulangkannya kembali penasihat militer Uni Soviet dari Mesir. Dengan ditingkatkannya pertukaran kunjungan pejabat tinggi antara kedua Negara itu, akhirnya hubungan Mesir-Uni Soviet pulih kembali, walapun tidak seakrab sebelum perang Oktober 1973. Usaha Mubarak untuk mengembalikan keseimbangan hubungan Mesir dengan AS, dan Uni Soviet tampaknya cukup berhasil. Selain itu, Mesir juga meningkatkan hubungannya dengan Negara-negara anggota OPA dan OKI.

Berbagai peristiwa penting di wilayah Timur Tengah ternyata memudahkan Mesir untuk memulihkan citranya sebagai aktor politik yang tidak bisa diabaikan perannya. Mubarak melanjutkan dukungan Mesir terhadap Irak dalam perang Irak-Iran (1980-1988). Inplasi Israel ke Libanon ditentang keras oleh Mubarak dan mengakibatkan merenggangnya kembali hubungan Mesir dan Israel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Mesir banyak dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang berkembang sekitar konflik Arab-Israel. Konflik Arab-Israel dengan masalah Palestina sebagai intinya memang sangat rumit dan tidak jarang membawa akibat timbulnya konflik antara Negara Arab.

pemerintahan masa demokrasi terpimpin

2007-11-17T02:12:00.000+07:00

Dalam beberapa referensi menjelaskan bahwa definisi Format Politik, sama dengan sistem politik yaitu: suatu sistem yang dibangun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam jangka pendek atau jangka menengah yang sebelumnya kurang atau tidak mendapat perhatian dari pemerintahan yang ada. (1) Sebagai contoh yaitu perjalanan sistem politik dari zaman Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin sampai ke Orde Baru.

Dua pengalaman traumatis pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin telah mendorong para pendukung Orde Baru untuk membangun sistem politik yang lain dari keduanya, yaitu sistem politik yang dikehendaki oleh Undang Undang Dasar 1945, yang dikembangkan menjadi suatu sistem politik yang sesuai dengan tuntutan Demokrasi Pancasila. Proses perpolitikan ke arah mencapai tujuan itulah yang disebut sebagai format politik Indonesia.

Salah satu ciri khas dari format politik pada kedua masa tersebut adalah peranan yang dominan dan menentukan dari ABRI (sekarang disebut TNI/POLRI) dalam politik. Peranan ABRI itu lahir dari suatu sejarah perkembangan politik Indonesia sendiri, dan kini sudah merupakan suatu kenyataan obyektif yang tidak mungkin dibantah lagi.
Peranan dominan politik ABRI pada kedua masa tersebut juga dapat memberikan masukan yang sangat penting bagi penataan penegakan hukum bagi anggota ABRI itu sendiri, terutama dalam perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga Pengadilan Militer

II. PEMBAHASAN

Masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966)
Politik hukum pada masa ini disebut “ Masa Demokrasi Terpimpin “atau lebih dikenal dengan “Masa Orde lama “. Masa demokrasi terpimpin ini dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut adalah bahwa Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya untuk membuat Undang-Undang Dasar. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan, dan keselamatan Negara. Pada tanggal 5 Juli 1959 tersebut Presiden RI mengeluarkan dekrit yang menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Setelah keluarnya Dekrit tersebut, Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada DPR hasil Pemilu 1955 untuk tetap bekerja. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensiil, dimana Presiden yang menjadi Kepala Negara juga menjadi kepala Pemerintahan dan Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR tetapi kepada MPR.

Dalam masa ini sistem Presidensiil tersebut dianut tidak secara murni atau “Quasi”, karena Presiden masih bertanggungjawab kepada MPR dan Presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam suatu sidang istimewa MPR, atas perintah DPR apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar GBHN.

Pada masa ini disebut Demokrasi Terpimpin karena arah kebijakan pemerintah yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka kembali ke UUD 1945 adalah pemerintahan yang non demokratis dan sistem politik yang akan dibangun adalah sistem politik yang non demokratis pula. Hal itu dapat diamati dari definisi pada butir-butir pada ketentuan umumnya, antara lain yaitu:

· Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.

· Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi disegala soal atau bidang kenegaraan dan kemasyarakatan, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial.

· Konsekwensi dari prinsip Demokrasi Terpimpin adalah:

1. Penertiban dan pengaturan menurut wajarnya kehidupan kepartaian sebagai alat perjuangan dan pelaksana cita-cita bangsa Indonesia dalam suatu Undang-undang kepartaian, yang ditujukan terutama kepada keselamatan negara dan rakyat Indonesia, sebagaimana diputuskan oleh Musyawarah Nasional pada bulan September 1957, dengan jalan yang demikian dapat dicegah pula adanya multi partai yang pada hakikatnya mempunyai pengaruh tidak baik terhadap stabilitas politik di negara kita.

2. Menyalurkan golongan-golongan fungsional, yaitu kekuatan-kekuatan potensi nasional dalam masyarakat kita, yang tumbuh dan bergerak secara dinamis, secara efektif dalam perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik.

3. Keharusan adanya sistem yang lebih menjamin komunitas dari pemerintah, yang sanggup bekerja melaksanakan programnya, yang sebagian besar dimuat dalam pola pembangunan semesta.

Walaupun dalam butir (2) dari definisi Demokrasi terpimpin itu disebutkan bahwa Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, namun sangat berlainan dengan demokrasi Liberal, padahal dari ketiga definisi diatas, arah menuju diktator atau otokrasi ataupun otoriter nampak jelas. Karena campur tangan penguasa dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dan masuknya golongan fungsional terutama TNI dalam konfigurasi politik secara formal akan menjadi kendala dalam sebuah negara yang demokrasi.

I. Format Politik

Format politik dalam masa Demokrasi Terpimpin adalah sejak munculnya Soekarno sebagai penguasa tunggal dan makin berperannya TNI dan PKI dalam sistem politik yang dibangun serta merosotnya peranan partai-partai politik. Soekarno tidak hanya berperan sebagai kepala negara Konstitusional, tetapi sudah menjadi kepala Eksekutif, pemimpin besar refolusi, dan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.
Semua kekuasaan pemerintah berada ditangan Soekarno dan sesuai dengan konsep demokrasi terpimpin, maka Soekarno ikut campur tangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dan berwenang mengeluarkan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tanggal : 5 Juli 1959.

Dari uraian diatas maka format politik atau ciri khas dari sistem politik pada Masa Demokrasi Terpimpin adalah:

1. Munculnya Presiden Soekarno sebagai penguasa tunggal di Indonesia dan mengkonsentrasikan hampir seluruh kekuasaan penyelenggaraan negara kedalam tangannya, antara lain:

· Mengangkat sendiri anggota-anggota MPRS, DPRS.

· Menempatkan Mahkamah Agung sebagai pembantunya atau sebagai kabinetnya.

· Memberi kuasa pada dirinya untuk mengeluarkan Penetapan Presiden, dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah 5 Juli 1959.

2 Munculnya TNI, terutama Angkatan Darat sebagai kekuatan besar dibawah Soekarno.

3 Munculnya PKI sebagai kekuatan baru dalam perpolitikan di Indonesia.
Pada akhir kekuasaan rezim Demokrasi Terpimpin ini, Presiden diharuskan memberikan pertanggung-jawaban kepada MPRS, pada Sidang Umum MPRS tahun1966, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato “Nawaksara“ yang dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada MPRS.

Namun pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh MPRS karena tidak mencantumkan sebab-sebab terjadinya peristiwa G.30 S/PKI, Kemunduran Ekonomi serta kemunduran akhlak.

II. Konfigurasi Politik

Setelah dikeluarkannya Dikrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada DPR hasil pemilu 1955 untuk tetap bekerja sesuai dengan UUD 1945. Untuk mempertahankan kekuasaannya Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

· Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, tentang tugas-tugas DPR harus sesuai dengan UUD-1945.

· Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960, tentang Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955.

· Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960, tentang Pembentukan DPR GR

· Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 1960, Tentang pengangkatan DPR GR.

· Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, tentang Masuknya golongan fungsional dalam keanggotaan DPR GR.

· Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1960, tentang susunan keanggotaan MPRS.

· Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960, tentang pengangkatan anggota MPRS.

· Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1960, tentang syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.

· Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1961, tentang pengakuan pemerintah hanya ada 8 (delapan) partai politik, yaitu : PNI, NU, PKI, PARTAI KATOLIK, PARTAI INDONESIA, PARTAI MURBA, PSII, dan IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (IPKI).

· Keputusan Presiden Nomor 400 Tahun 1961, tentang pengakuan pemerintah terhadap penambahan 2 (dua) partai lagi, yaitu PARTAI KRISTEN INDONESIA dan PARTAI PERSATUAN TARBIAH ISLAMIYAH (PERTI).

Dengan demikian jumlah partai politik yang diakui menjadi berjumlah 10 (sepuluh) partai, ke sepuluh partai ini memiliki perwakilannya di DPR GR, sedangkan keberadaan Partai Masyumi, PSI dan lain-lain tidak diakui lagi. Tetapi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan bahwa sistim politik yang non demokratis, maka jumlah wakil partai-partai politik di DPR GR hanya 130 orang dibanding wakil golongan fungsional yang jumlahnya 150 orang dan satu orang wakil dari Irian Barat.
Adapun komposisi keanggotaan DPR GR pada Masa Demokrasi terpimpin berjumlah 281 orang. Komposisi politik tersebut di atas, selain Presiden Soekarno sebagai penguasa tunggal, konfigurasi politik pada masa demokrasi terpimpin juga menunjukkan bahwa semua anggota DPR GR tersebut diangkat oleh Presiden, sehingga harus tunduk kepada kemauan Presiden. Dengan demikian semua keinginan Presiden dalam membentuk Undang-undang dan peraturan lainnya akan mudah tanpa ada kekhawatiran untuk ditentang oleh kekuatan-kekuatan politik dalam lembaga perwakilan tersebut. Akibatnya hukum yang dibentuk umumnya akan menjauh dari realitas social.

III. Politik Hukum

Politik hukum yang terjadi pada masa ini menghasilkan definisi Demokrasi terpimpin, yang mana politik hukum demokrasi terpimpin telah menetapkan hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendukung konsep demokrasi terpimpin tersebut demi mempertahankan kekuasaannya. Politik hukum pada masa ini ditujukan untuk melaksanakan program yang telah disusun dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yaitu dengan cara menetapkan hukum atau perundang-undangan sebagai landasan yuridis yang mengatur pelaksanaan pembangunan. Karena itu, dengan politik hukum akan dapat diprediksi terciptanya hukum yang mengatur campur tangan pemerintah, terutama dalam bidang hukum itu sendiri dan perekonomian.
Untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka Demokrasi terpimpin, Presiden menempuh kebijakan yang mendua tentang bentuk peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu:

a. Dalam rangka pelaksanaan UUD-1945, meliputi:

· Ketetapan MPRS

· Undang-undang

· Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

· Peraturan Pemerintah

· Keputusan Presiden

b. Penetapan Presiden, dengan peraturan pelaksanaannya.
Politik hukum yang ditempuh Presiden pada permulaan Masa Demokrasi Terpimpin adalah kebijakan untuk mengukuhkan kekuasaannya sebagai penguasa tunggal tanpa adanya perlawanan yang berarti dari legislatif. Namun menjelang berakhirnya masa demokrasi terpimpin ini pelaksanaannya sudah tidak mudah lagi, banyak pertentangan dan gejolak dalam masyarakat yang menentang kebijakan Presiden, dan kondisi perekonomian juga semakin merosot.

Untuk meredam pertentangan dan gejolak tersebut Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kemudian dalam perundang-undangan Presiden juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sedangkan implikasi hukum terhadap UU No. 5 tahun 1950 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut tetap berlaku, namun perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapan politik hukumnya berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena makin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khusus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena itu dirasakan perlunya fungsi peradilan militer yang diselenggarakan oleh anggota militer itu sendiri.

Pada tanggal 30 Oktober 1965 di undangkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1965, tentang perubahan dan tambahan beberapa pasal dalam UU No. 5 tahun 1950. Perubahan-perubahan tersebut adalah tentang pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer.Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka ketua pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi, sekarang di jabat oleh pejabat dari kalangan Militer sendiri.
Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tahun 1952 dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada akademi hukum militer. Tahun 1957 angkatan I telah lulus kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat, Universitas Indonesia.
Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan oleh para perwira ahli/sarjana hukum, sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung Nomor 229/MA/1961, bahwa mulai September 1961 hakim militer sudah harus mulai memimpin sidang pengadilan tentara.

Dengan perkembangan tersebut di atas, dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer. Perkembangan selanjutnya adalah bahwa anggota dari suatu angkatan Bersenjata diperiksa dan diadili oleh hakim dan jaksa dari angkatan yang bersangkutan. Perkembangan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah di undangkannya Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin tentara bagi Angkatan Kepolisian pada tanggal 15 Maret 1965. Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya UU. No. 23 tahun 1965 pada tanggal 30 Oktober 1965 yang menetapkan bahwa dalam Peradilan tingkat pertama bagi Tamtama, Bintara dan Perwira polisi yang melakukan tindak pidana di adili oleh badan peradilan dalam lingkungan angkatan kepolisian. Sebelumnya diadili di badan peradilan Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk yang kepulauan Riau. Dengan demikian lingkungan Peradilan Militer dalam pelaksanaannya terdiri dari:

1. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Darat

2. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Laut

3. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara

4. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Kepolisian.

Peradilan ini terus berlangsung hingga tanggal 11 Maret 1966, bahkan peradilan di lingkungan Kepolisian baru di mulai pada tahun 1966. Pemisahan Peradilan Umum dan Peradilan Militer Pada tahun 1997 diundangkan UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaharuan aturan Peradilan Militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kehakiman.

Dari beberapa penjelasan di atas, jelaslah bahwa timbulnya berbagai macam perubahan sitem Peradilan Militer, utamanya pada masa demokrasi terpimpin, tidak terlepas dari kondisi Format Politik, Konfigurasi Politik dan Politik Hukum, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejak Masa Demokrasi terpimpin hingga saat sekarang ini, Peradilan Militer telah menjalani perubahan berkali-kali, baik dari segi penamaan, tingkatan, kedudukan serta kewenangan mengadili. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Tentara merupakan warga negara yang mengemban tugas Khusus, yaitu menjaga kedaulatan negara baik di Darat, Laut dan Udara oleh karena itu diperlukan Peradilan Khusus pula.

3. Pelaksanaan Peradilan militer haruslah murni dan memenuhi ciri dan sifat kodratnya sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka/Independen dan terlepas dari interfensi Pemerintah, Komandan atau siapapun.

4. Pelaksanaan peradilan di lingkungan militer hendaknya tetap mengutamakan penegakan hukum, tanpa mengesampingkan atau merugikan kepentingan militer atau Negara itu sendiri.

Isu HI pasca perang dingin

2007-11-17T01:50:00.000+07:00

sebelumnya maaf, ini bukan hasil karya saya tapi ini hasil karaya sudah pernah di publikasikan tapi bagi yang mempublikasikannya saya juga minta maaf karena saya lupa saya dapat ini dari mana, tapi tujuan saya hanya ingin berbagi karena saya yakin artikel ini sangat penting dan berguna terutama bagi temen-temen mahasiswa Hubungan Internasional.

I. Pendahuluan

Perang Dingin (Cold War) ditandai dengan pembagian blok yang kentara antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis dengan blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari kerangka Perang Dingin.

Dominasi Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua negara adidaya. Tidak mengherankan muncullah blok-blok aliansi yang lebih didasarkan pada persamaan ideologis.Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer. Pertentangan sistem hidup komunis dan liberal ini sedemikian intensifnya sehingga pada akhirnya perlombaan senjata tak dapat dihindarkan lagi karena dengan jalan menumpuk kekuatan nuklir itulah jalan terakhir menyelamatkan ideologinya.

Menurut Juwono Sudarsono (1996), secara resmi apa yang dikenal sebagai Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya. Artikel ini berusaha mengeksplorasi tema-tema yang muncul dalam hubungan internasional setelah Perang Dingin . Munculnya tema-tema baru atau berlanjutnya tema-tema lama dalam kerangka hubungan antar bangsa tak hanya mengubah cara pandang negara besar terhadap negara kecil tetapi juga dalam tingkat tertentu bisa menggeser pola diplomasi antar negara.

II. Pola Perang Dingin

Paradigma Perang Dingin 1949-1989 seperti Juwono jelaskan terbagi pada beberapa tahap perkembangan sesuai dengan realitas hubungan antar bangsa. Juwono menilai secara politis Perang Dingin terbagi atas tahap 1947-1963 dengan beberapa puncak persitiwa seperti Blokade Berlin 1949, Perang Korea 1950-1953, Krisis Kuba 1962 dan Perjanjian Proliferasi Nuklir 1963.Selanjutnya selama Perang Vietnam 1965-1975, paradigma Perang Dingin terbatas pada persaingan berkelanjutan antara AS dan Uni Soviet di beberapa kawasan strategis dunia.

Salah satu yang terpenting, kata Juwono, terjadi dalam Perang Arab-Israel 1967-1973. Perundingan senjata strategis yang mulai dirintis dan dikukuhkan melalui Perjanjian SALT I juga menjadi salah satu ciri periode ini.Selama kurun waktu yang panjang itulah isu-isu seperti pertentangan ideologis, perebutan wilayah pengaruh, pembentukan blok militer, politik bantuan ekonomi yang dilatarbelakangi kepentingan ideologis, spionasi militer dan pembangunan kekuatan nuklir menjadi tema-tema penting.

Oleh karena itu di tengah pertentangan Blok Timur dan Barat itulah muncul apa yang disebut Negara Non Blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdiringa Gerakan Non Blok yang banyak menarik perhatian negara-negara yang baru merdeka sesudah 1945. Cina meskipun tergolong negara besar dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, namun menjadi salah satu anggota GNB hingga kini.

III. Isu-isu baru

Berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa berupa Perang Dingin, melahirkan realitas baru dalam perhatian negara besar dan negara yang bekas komunis. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasionalpun mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar bangsa.

Menurut Juwono, sedikitnya ada empat isu yang jadi sorotan baru. Pertama, pada era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha memelihara persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi lingkungan internasional yang belum jelas.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia ini menyebutkan, lingkungan internasional sekarang lebih kabur, lebih tidak menentu dan lebih mengandung kompetisi meraih akses pada ilmu, modal dan pasar di negara-negara kaya.

Kedua, sorotan ini tidak terlalu baru tapi sekarang muncul ke permukaan yakni soal keamanan regional. Fenomena di Asia Tenggara dengan prakarsa ASEAN mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan ini.Ketiga, sorotan dunia jatuh kepada masalah ekonomi-politik internasional.

Isu ini sebenarnya telah bangkit sekitar 1971-1972 ketika sistem Bretton Woods runtuh pada saat kebangkitan ekonomi Jerman dan Jepang mulai menganggu pasar AS. Jika disorot lebih dalam, pembentukan blok-blok ekonomi bisa dikatakan sebagai akibat dari menguatnya isu ini.Menurut Juwono, perhatian keempat terpusat pada apa yang dinamana sebagai “3 in 1” yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi.

Dibandingkan dengan tiga tema di atas, isu ini sangat dominan dalam pemberitaan pers internasional. Bahkan dalam setiap konferensi dan pertemuan puncak, masalah ini tidak jarang disinggung terutama ketika negara-negara industri menyoroti negara-negara yang sedang berkembang.Bilhari Kausikan (1993), Direktur Biro Asia Timur dan Pasifik di Kemlu Singapura sudah meramalkan bahwa isu HAM telah menjadi isu yang legitimate dalam hubungan antar negara. Ia menyatakan, bagaimana sebuah negara memperlakukan warga negaranya tak lagi masalah eksklusif sebuah negara.

Pihak lain dapat dan memiliki legitimasi mengklaim keprihatinan terhadapnya.“Kini sedang muncul budaya global HAM dan tubuh hukum internasional mengenai HAM perlahan berkembang terkodifikasi melalui Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM dan instrumen lainnya,” tulis Kausikan seraya menegaskan bahwa isu HAM tetap tidak akan menjadi isu utama dalam hubungan internasional.

Namun demikian, penekanan Barat terhadap HAM akan mempengaruhi nada dan tekstur hubungan internasional pasca Perang Dingin.Menurut Kausikan, isu-isu HAM menyangkut soal upah, kondisi bekerja, serikat buruh, standar hidup, hak-hak wanita dan anak-anak, hiburan dan waktu cuti, keamanan dan tunjangan sosial serta lingkungan. Ia melihat telah terjadi pemaksaan dari Barat untuk menentukan standar HAM yang seharusnya dilaksanakan negara-negara di Asia misalnya.

Sedangkan Aryeh Neier, Direktur Human Rights Watch, menyebutkan lebih spesifik nilai-nilai HAM yang disebarkan di seluruh dunia. Ia antara lain menyinggung soal hak setiap orang bebas dari hukuman tak adil dan arbitrari, persamaan ras, etnik , agama atau gender. Hal-hal ini ikut menentukan pola hubungan antar negara.

Hasjim Djalal dalam tulisannya Indonesian Foreign Policy at the Afvent of 21^st Century menyebutkan, The Problem of democratization and human rights will also become more prominent and their impact on foreign policy cannot be ignored.

Analisa Djalal itu menunjukkan bahwa masalah yang menyangkut hak asasi manusia, dari sudut manapun ditinjaunya, akan memberikan dampak terhadap politik luar negeri suatu negara. Hal itu juga berarti bahwa kontak satu entitas politik dengan entitas lainnya akan mendapat bobot soal HAM ini.

Dalam kasus HAM dan juga demokratisasi sebagai contoh dapat dilihat bagaimana Uni Eropa dan Amerika Serikat bersikap terhadap Myanmar. Negeri yang pernah melakukan pemilu tahun 1990 yang dimenangkan Liga untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi ini terpaksa harus hidup dalam situasi darurat terus menerus.Untuk menjaga keadaan darurat itu, militer Myanmar membentuk apa yang dinamakan Dewan Pemulihan Hukum Negara dan Ketertiban (State Law and Order Restoration Council). Sampai tahun 1997, SLORC masih bertahan atas nama ketertiban negara. Melalui Konvensi Nasional sedang disusun konstitusi yang kemudian akan melahirkan pemilihan umum.

IV. Kesimpulan

Perubahan lingkungan mempengaruhi hubungan antar bangsa. Jika pada masa Perang Dingin isu-isu ideologis dan militer sangat dominan. Hampir semua hubungan antar bangsa diterjemahkan kedalam konteks perang ideologi.Pada era pasca Perang Dingin, tema-tema ideologis menyurut. Sebagai gantinya muncul isu-isu seperti hak asasi manusia, politik-ekonomi dan demokratisasi sebagai salah satu indikator yang menentukan hubungan internasional

Daftar Pustaka

1. Sudarsono, Juwono , State of the Art Hubungan Internasional: Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan. Jakarta, Pustaka Jaya, 1996.

2. Kausikan, Bilahari, Asia’s Different Standard. Foreign Policy, Vol. 32. No. 92, Autumn 1993

3. Neier, Aryeh, Asia’s Unacceptable Standard. Foreign Policy, Vol. 32, No. 92, Autumn 1993.

4. Mas’oed Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta, LP3ES, 1990

5. Sukma, Rizal, Hubungan Internasional Dekade 1990-an dalam Jurnal Ilmu Politik No. 15. Jakarta, Gramedia, 1995

6. Viotti, Paul R., International Relations Theory. New York, MacMillan Publishing Company, 1993.7. Lamborn, Alan C., Theory and The Politics in World Politics dalam International Studies Quarterly, Vol. 41. Number 1, June 1997.

8. Djalal, Hasjim, Indonesian Foreign Policy at the Advent of the 21^st Century dalam The Indonesian Quarterly, Vol. XXIV No. 3, 1996.

Uni Eropa

2007-11-17T01:48:00.000+07:00

Percobaan untuk menyatukan negara Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern, hal telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Eropa. Tiga ribu tahun lalu, Eropa didominasi oleh bangsa Celt, dan kemudian ditaklukan dan diperintah Kekaisaran Roma yang berpusat di Mediterania. Awal penyatuan ini diciptakan dengan cara paksa. Kekaisaran Franks dari Charlemagne dan Kekaisaran Suci Roma menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar selama beberapa ratus tahun. Belakangan pada 1800-an customs union di bawah Napoleon I Prancis dan penaklukan pada 1940-an oleh Nazi Jerman hanya terjadi sementara saja.

Dikarenakan koleksi bahasa Eropa dan budayanya, percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan pendudukan dari negara yang tidak bersedia, menciptakan ketidakstabilan. Salah satu percobaan penyatuan secara damai melalui kerjasama dan persamaan anggota dibuat oleh pasifis Victor Hugo pada 1851. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat, didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Perancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris (1951), ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.

Setelah itu terbentuk juga European Economic Community didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan 'pilar pertama' dari Uni Eropa. Uni Eropa telah ber-evolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.

Sejarah berdirinya Uni Eropa tidak lepas dari adanya proposal Perancis pada tahun 1950 yang dikenal dengan Schuman Plan. Schuman Plan mengajukan pengaturan pasar bersama batu bara dan besi baja di bawah badan pengawas yang independent di Eropa. Rencana Perancis ini diterima baik oleh negara– negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Kesepakatan di antara keenam negara Eropa negara – negara tersebut secara resmi ditandatangani pada tanggal 18 April 1951 dengan terbentuknya European Coal and Steel Community ( Masyarakat Batubara dan Besi Baja Eropa/ ECSC ).

Kemudian, adanya ancaman Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur telah mendorong keenam negara pendiri European Coal and Steel Community ( ECSC ) untuk lebih memperluas kerjasamanya di bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 ditandatangani Traktat Roma dan Traktat pembentukan European Atomic Energy Community ( Masyarakat Energi Atom Eropa / EURATOM ) yang merupakan dasar hukum bagi pembentukan European Economic Community ( Masyarakat Ekonomi Eropa/ EEC ).

Setelah Kedua traktat tersebut di atas ( Traktat Roma dan Traktat EURATOM ) diratifikasi oleh keenam parlemen keenam negara ECSC, pembentukan MEE secara resmi disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. tujuan MEE yaitu membangun pasar bersama yang dicapai melalui penghapusan berbagai tarif Bea masuk dalam perdagangan diantara keenam negara tersebut ( Perancis, Jerman, Belgia, Luksemburg, Belanda, Italia ).

Pada tanggal 8 April 1965 keenam negara anggota MEE menandatangani suatu traktat yang menyatukan para eksekutif di ECSC, EEC, dan EURATOM. Setelah diratifikasi oleh keenam negara tersebut, maka MEE berubah menjadi European Community ( masyarakat Eropa ) sejak 1 Juli 1967 dengan dilengkapi oleh berbagai institusinya : Komisi Eropa, Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Court of Justice. Keanggotaan EC bertambah dengan masuknya Inggris, Irlandia, Denmark tahun 1973, di ikuti Yunani tahun 1981, dan Spanyol, Portugal tahun 1986.

Akhirnya Traktat Maastricht yang ditandatangani tanggal 7 Februari 1992 secara resmi memberlakukan Pasar Tunggal Eropa pada tanggal 1 Januari 1993 dengan dimensi baru pada integrasi Eropa ( European Union ). Uni Eropa berdiri di atas tiga pilar yaitu :

1. Pilar Ekonomi

2. Pilar Politik

3. Pilar Sosial – Hukum

Pada tahun 1995 keanggotaan Uni Eropa bertambah dengan masuknya Austria, Finlandia, dan Swedia sehingga secara keseluruhan keanggotaan Uni Eropa meliputi 15 negara Eropa, yang secara eksplisit para anggota Uni Eropa tersebut berkeinginan bahwa tujuan utama pembentukan Uni Eropa yakni :

· Membentuk hak – hak dan kewajiban – kewajiban kewarganegaraan Eropa ( hak dasar, kebebasan untuk bergerak, hak – hak dalam bidang politik, dan hak dalam bidang sipil ).

· Menjamin kemerdekaan, keamanan, dan keadilan ( kerjasama dalam bidang peradilan dan urusan dalam negeri ).

· Meningkatkan kelangsungan sosial dan ekonomi ( pasar tunggal Eropa, Euro sebagai mata uang umum di Eropa, menciptakan lapangan kerja, perkembangan wilayah, perlindungan wilayah ).

· Menetapkan peranan Eropa di dunia ( keamanan menyeluruh dan kesatuan politik di luar negeri, Uni Eropa di dunia ).

Uni Eropa memiliki 3 komponen utama:

Council of the European Union/Dewan Uni Eropa Merupakan badan legislatif dan pembuat keputusan di UE. Terdiri dari perwakilan pemerintah dari negara-negara anggota
European Commision/Komisi Eropa Merupakan badan eksekutif yang ditunjuk oleh negara-negara anggota. Secara politis bertanggung jawab kepada Parlemen Eropa
European Parliament/Parlemen Eropa Perlemen Eropa terdiri dari 626 anggota parlemen yang dipilih langsung dan berasal dari negara-negara anggota. Parlemen Eropa bekerja dalam komitekomite untuk mengusulkan dan mengadopsi perubahan- perubahan pada proposal Dewan atau Komisi.

Uni Eropa memiliki struktur politik yang tidak efektif pada periode awal pasca-Perang Dingin[1]. Dengan struktur tersebut, kerangka kerjasama ekonomi menjadi sangat krusial bagi negara-negara Eropa khususnya Jerman dan Perancis untuk membangun kembali ekonomi mereka. Setelah bangkit dari keterpurukan ekonomi, Uni Eropa membangun kembali struktur politik mereka dan menghasilkan sejumlah hasil yang mengagetkan. Komisi Eropa memiliki otoritas yang lebih besar dalam bidang ekonomi moneter dan pembentukan badan-badan lainnya di bawah Komisi Eropa[2]. Untuk sejauh ini, begitu banyak pengamat yang kaget karena perspektif realis klasik yang mengatakan negara memiliki otoritas mutlak sudah hancur.

II. Integrasi Uni Eropa

Perjalanan panjang integrasi Uni Eropa diawali dari gagasan mantan Menlu Perancis Robert Schuman dalam pidatonya, 9 Mei 1950, agar bencana perang dunia tidak terulang lagi. Seiring dengan perkembangan, Uni Eropa mengalami enlargement hingga kini telah beranggotakan 27 negara dengan jumlah penduduk lebih dari 500 juta jiwa. Kini Uni Eropa, dengan semboyan freedom, peace, and prosperity, telah menjadikan dirinya sebagai aktor global penting dunia.

Integrasi Uni Eropa secara keseluruhan mempunyai tiga pilar[3], yaitu integrasi ekonomi, urusan dalam negeri dan yurisdiksi, dan kebijakan keamanan dan diplomasi bersama.

Uni Eropa mengeluarkan kebijakan agar antar negara Eropa agar tidak terpecah dan tetap solid baik kebijakan internal atau eksternal, yaitu :

· Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol Bantuan Negara dan liberalisasi.

· Harmonisasi: hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif UE, yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Akibat dari hal ini hukum Uni Eropa semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota.

· Ko-operasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka.

· Kebebasan bagi warga UE untuk ikut memilih dalam pemilihan pemerintahan setempat dan Parlemen Eropa di negara anggota manapun juga.

· Kerja sama dalam masalah-masalah kriminal, termasuk saling berbagi intelijen (melalui EUROPOL dan Sistem Informasi Schengen), perjanjian tentang definisi bersama mengenai kejahatan dan prosedur-prosedur ekstradisi.

· Suatu kebijakan luar negeri bersama sebagai sebuah sasaran masa depan.

· Suatu kebijakan keamanan bersama sebagai suatu sasaran, termasuk pembentukan Satuan Reaksi Cepat Eropa dengan 60.000 anggota untuk maksud-maksud memelihara perdamaian, seorang staf militer UE dan sebuah pusat satelit UE (untuk maksud-maksud intelijen).

· Kebijakan bersama tentang asilum dan imigrasi.

· Pendanaan bersama untuk penelitian dan pengembangan teknologi, melalui Rancangan Program untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi selama empat tahun.

Integrasi memiliki arti penting terhadap perekonomian negara – negara Eropa yaitu meningkatkan perkembangan di setiap sektor negara – negara Eropa baik sektor ekonomi, agraris, politik, sosial budaya, pariwisata dan hukum. Hal ini yang menyebabkan Uni Eropa merupakan organisasi regional yang paling berkembang dan maju. Integrasi ini juga menepatkan posisi negara anggotanya sebagai pusat integrasi ekonomi dan politik yang diarahkan menuju cita-cita Uni Eropa.

Faktor pendorong integrasi dari negara – negara Eropa untuk membentuk Uni Eropa yaitu :

1. Keinginan untuk memperkuat posisi negara – negara Eropa melalui sebuah badan internasional guna memperkuat daya saing dan daya tawar terhadap AS.

2. Antisipasi dan strategi Masyarakat Eropa terhadap perkembangan internasional dan regional yang diciptakan sebagai upaya membentuk integrasi ekonomi yang diwujudkan ke dalam bentuk kerjasama ekonomi global di atas tataran wilayah perdagangan bebas dan kuota perdagangan diantara mereka terhadap produk-produk impor dari negara –negara anggotanya.

3. Munculnya paradigma baru bahwa kedaulatan negara tidak selalu bersifat mutlak dalam konteks perdagangan dan ekonomi.

4. Hancurnya sistem komunis.

Vinod mengangkat interregionalisme[4] yang dilakukan oleh Uni Eropa oleh karena beberapa alasan yaitu :

1. Pertama, Uni Eropa telah memiliki banyak kesepakatan perjanjian dagang dengan kawasan lain seperti Asia Timur, ASEAN, Pasifik, Karibia,Afrika dan Eropa Timur.

2. Kedua, Uni Eropa, secara empiris, merupakan institusi yang paling aktif dalam mengkampanyekan penggunaan instrumen organisasi kawasan.

3. Ketiga, interregionalisme yang dilakukan oleh UE menarik begitu banyak pakar untuk meneliti dampak dan akibat dari hubungan interregionalisme. Apabila efektif, logikanya, kawasan-kawasan lainnya akan melakukan hal yang serupa.

Dalam penelitiannya, Vinod memiliki empat hipotesa faktor-faktor apa saja yang memotivasi Uni Eropa untuk melakukan kesepakatan interregionalisme. Hipotesis yang pertama adalah Uni Eropa merupakan institusi yang bersifat plural sehingga begitu banyak kelompok kepentingan yang akan melakukan negosiasi dan lobi-lobi untuk meraih kepentingannya. Apabila kelompok dominan dalam Uni Eropa saat ini adalah para pelaku bisnis yang merasa akan diuntungkan dengan hubungan interregionalisme ini maka Uni Eropa, secara institusional, akan mengambil sikap yang serupa. Kedua adalah hipotesa politik birokrasi. UE adalah institusi yang terdiri atas unit-unit yang bersifat intergovermentalism[5] Unit-unit ini akan berjuang untuk meraih kepentingannya masing-masing. Ketiga adalah hipotesa mengenai faktor sistem internasional itu sendiri. Situasi eksternal yang mampu mempengaruhi UE itu sendiri dan terakhir menggunakan pendekatan konstruktivis, Uni Eropa melakukan interregionalisme untuk menekankan identitas mereka sebagai “orang Eropa” kepada “orang non-Eropa”.

III. Keuntungan dan Masalah Utama Integrasi Uni Eropa

Beberapa keuntungan dengan pemberlakuan konstitusi baru di lingkungan Masyarakat Uni Eropa, antara lain :

1. Semua warga negara peserta Uni Eropa menjadi warga negara Eropa beserta hak – haknya.

2. Dapat hidup dan bekerja dimana saja di semua negara tanpa diskriminasi kewarganegaraan.

3. Memiliki hak pilih dalam pemilu.

4. Memiliki hak belajar dan mengikuti pendidikan dimana saja diseluruh negara Eropa.

5. Secara teknis, maka semua warga negara Uni Eropa dapat memilih dimana akan tinggal, dimana akan bekerja, atau bahkan berpindah – pindah antar negara Uni Eropa.

6. Semua warga negara Uni Eropa dapat menggunakan fasilitas diplomatik kedutaan semua negara Uni Eropa di luar negeri.

Masalah yang harus dihadapi pada tahap awal pemberlakuan konstitusi Eropa antara lain :

1. Penyeimbangan kondisi keuangan semua negara, terutama untuk 10 negara baru yang masuk tahun 2004, ditambah Rumania dan Bulgaria.

2. Adanya persamaan absolute sehingga dikawatirkan akan memicu angka pengangguran.

3. Munculnya polemik akibat perbedaan politik luar negeri Uni Eropa dengan PBB, terutama disebabkanadanya dua negara tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Inggris dan Perancis yang sering berbeda pandangan.

4. Sikap Inggris yang belum mau menandatangani Schegen Agreement dan penggunaan Euro.

5. Uni Eropa tidak mempunyai bahasa persatuan, hingga kini UE menggunakan 23 bahasa dan tiga jenis alphabet dalam kegiatan resminya.

6. Kontradiksi diantara negara – negara anggota baru dan lama Uni eropa terhadap masuknya negara – negara mantan Uni Soviet.

Keberhasilan integrasi yang terlihat dalam kerja sama Uni Eropa (UE) seakan memperkokoh antitesis bagi pandangan kaum realis yang memandang fenomena konflik sebagai bagian dari politik dunia. Perkembangan UE tidak saja mengesankan tapi juga merefleksikan wujud integrasi kawasan paling sempurna, jika tidak tingkat integrasi tertinggi, bila dibandingkan dengan kesatuan integrasi kawasan lainnya di dunia.

Bukti keberhasilan mewujudkan mimpi dalam Deklarasi Schuman, terutama European real solidarity, diupayakan terwujud paling tidak dalam tiga pilar kerja sama di antara negara-negara anggota UE. Pilar tersebut adalah pembentukan Komunitas Eropa (European Communities), penciptaan kebijaksanaan luar negeri dan keamanan bersama (common foreign and security policy) serta kerjasama dalam hukum dan permasalahan domestik (cooperation in justice and home affairs). Perkembangan ketiga pilar tersebut sejalan dengan integrasi berdasarkan pendekatan neo-functionalist[6], sehingga kerjasama berjalan melalui proses yang bertahap, slowly but sure.

Tahap perkembangan UE diawali dengan meluasnya agenda kerja sama di mana satu sektor kerja sama mendorong lahirnya sektor kerja sama yang baru (spillover). Tahapan ini diikuti dengan meningkatnya proses transaksi, termasuk perdagangan, pergerakan kapital, komunikasi, sehingga pergerakan penduduk lintas negara.

Yang juga menentukan keberhasilan UE adalah tingginya intensitas sosialisasi ide integrasi di tinggat elite, nongovernmental groups atau kelompok-kelompok transasional di tingkat regional, baik secara formal maupun informal. Kelebihan UE terletak pula pada kuatnya sense of identify di kalangan negara anggota UE atas identitas Eropa.

[1] Marcos Aurelio Guedes de Oliveira, “ Mercosur: Political Development and Comparative Issues with
the European Union”, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, vol.15 no.19 Juli 2005, hlm. 2.
 
[2] Michaelle Cini, European Union Politics, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 131
 
[3] Menurut Yang San Yi, asisten Profesor Departemen urusan Internasional Wenzao Ursuline College of Languages
[4] Vinod K. Aggarwal, “Explaining Trends in EU Interregionalism” dalam Vinod K. Aggarwal dan Edward Fogarty (ed.), European Union Trade Strategies: Between Regionalism and Globalism, (London: Palgrave, 2004), hlm. 339
[5] Ibid., hlm. 341
[6] Joseph Nyo; 1971

Piercing ( tindik ) sebagai dampak globalisasi

2007-11-17T00:30:00.000+07:00

Globalisasi merupakan suatu sistem yang sampai saat ini sudah mendunia bahkan bukan hanya pada golongan tertentu akan tetapi semua lapisan masyarakat sudah mengenal dan merasakan dampak dari globalisasi. Globalisasi adalah pemegang peranan utama dalam perubahan tatanan hidup manusia dalam segala bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dampak globalisasi terhadap budaya lebih pada perubahan perilaku masyarakat khususnya di Indonesia. Perubahan ini terjadi berupa berubahnya perilaku masyarakat yang pada awalnya bersifat tradisional menjadi modern yang lebih dikenal dengan sebutan modernisasi. Dengan adanya globalisasi maka secara tidak langsung budaya ketimuran yang dianut oleh masyarakat indonesia secara perlahan memudar bahkan hampir hilang, hal ini terbukti dengan sedikitnya masyarakat Indonesia yang merasa malu pada kepribadian yang bersifat ketimuran.

Pada kaum muda terutama remaja dampak-dampak globalisasi sudah dijadikan sebagai jalan hidup atau dengan kata lain dampak-dampak globalisasi itu sudah menjadi pembentuk kepribadian remaja dalam tatanan global saat ini khususnya di Indonesia. Gaya hidup yang di bawa oleh globalisasi yaitu gaya hidup orang-orang barat hal ini dikarenakan pencetus globalisasi berasal dari negara barat. Gaya hidup atau perilaku yang banyak dilakukan di barat terutama di Eropa dan Amerika pada saat ini sudah banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia mulai dari cara berfikir sampai cara makan sekalipun. Bukan itu saja tetapi juga dalam bidang fashion dimana cara berpenampilan ala ketimuran pada saat ini sudah dianggap kuno dan kadaluwarsa bagi mayoritas masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang mengubah mainset pikiran masyarakat yang mengatakan bahwa panutan dalam berperilaku masyarakat internasional yaitu perilaku masyarakat barat, yang diartikan oleh para remaja dengan mengatakan bahwa kebudayaan barat adalah kebudayaan yang luar biasa dan “keren”. Hal ini tentunya memiliki dampak negatif dan dampak positif, dampak tersebut tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya dan bagaimana cara berpikir seseorang dalam menilai dampak globalisasi.

Salah satu dampak globalisasi terhadap budaya khususnya pada sektor fashion yaitu “body Piercing” atau dalam istilah yang terkenal dimasyarakat Indonesia dengan sebutan “tindik” (istilah yang akan terus saya gunakan dalam artikel ini). Pada saat ini tindik sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah dikalangan anak muda dan remaja, yang oleh para kaum tua mengatakan bahwa tindik hanyalah perilaku yang menyakiti diri sendiri akan tetapi pada perkembangannya dikalangan anak muda dan remaja tindik merupakan tren yang sangat banyak di ikuti dan di aplikasikan dalam kehidupan mereka.

Body Piercing (tindik tubuh) sebenarnya sudah dikenal sejak 10 abad silam hampir di seluruh belahan dunia. Catatan sejarah menunjukan, suku-suku primitif melakukan tindik sebagai bagian ritual adat dan penunjuk identitas derajat sosial. Suku Indian melakukan body piercing dengan cara mengantungkan dada dengan kait besi dibagian dada. Ritual yang disebut OKIPA ini diperuntukan bagi lelaki yang akan diangkat menjadi tentara atau panglima perang. Sementara sebuah suku di india melakukan ritual menusuki tubuh dengan jarum yang panjangnya bisa mencapai sekitar satu meter untuk menghormati dewa. Ritual bernama Kavandi ini biasanya digelar setiap februari. Di Indonesia, tradisi tindik biasa dilakukan warga Suku Asmat di kabupaten Merauke dan Suku Dani di Kabupaten jayawijaya, Papua. Lelaki Asmat menusuki bagian hidung dengan batang kayu atau tulang belikat babi sebagai tanda telah memasuki tahap kedewasaan. Suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaaan tubuh melalui tindik di daun telinga sejak abad ke-17. Tak sembarangan orang bisa menindik diri, hanya pemimpin suku atau panglima perang yang mengenakan tindik dikuping. Sedangkan kaum wanita Dayak menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar cuping daun telinga. Menurut kepercayaan mereka, semakin besar pelebaran lubang daun telinga, semakin cantik dan tinggi status sosialnya dimasyarakat.

Pada awalnya tindik merupakan bagian dari acara ritual suatu kaum, selain itu juga tindik pada awalnya merupakan lambang atau simbol status sosial pada masyarakat tertentu, tindik juga merupakan simbol kecantikan dan keanggunan bagi para kaum wanita di suku tertentu. Seperti yang di gambarkan pada film “300” yang mengartikan tindik pada bagian tertentu di badan adalah merupakan status jabatan atau posisi seseorang dalam kerajaan, sebagai contoh, seseorang yang memakai tindik di hidung dan di pipi adalah seseorang yang memiliki jabatan sebagai panglima perang atau negosiator dalam perang. Pada awalnya fenomena tindik dalam perang adalah semakin banyak seseorang mengenakan tindik di bagian badannya maka semakin tinggi dan terhormat pulalah kedudukan dan posisinya dalam kerajaan dan medan perang, dan semakin tinggi juga status sosialnya di kehidupan masyarakat. Itu hanya dilihat dari dimana letak posisi tindik tersebut di badan seseorang. Selain letak posisi pada tubuh, pada awalnya juga bahan yang digunakan untuk tindik tersebut berpengaruh pada status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya dan pada awalnya tindik merupakan simbol yang bersifat resmi, teratur dan sakral dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Selain itu tindik di posisi tertentu di badan adlah merupakan penghinaan dan perlawanan terhadap sistem yang berlaku seperti contoh tindik yang terletak dan dipasang di bagian atas mata adalah merupakan sindiran terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh raja.

Sifat resmi, teratur dan sakral yang pada awal mula adanya tindik pada saat ini sudah tidak lagi dihiraukan dan dipikrkan oleh para pemakai tindik atau dalam bahasa halusnya disebut aksesoris tubuh. Sifat-sifat yang ada pada awal berkembangnya tindik sudah di abaikan begitu saja dan sudah digantikan dengan sifat dan sudut pandang yang berbeda. Pada saat ini tindik tidak lagi dalam konteks resmi dan tidak bersifat sakral, hal ini tergantikan dengan fenomena tren yang di sebut gaul, keren, dan modern. Banyak alasan yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan tindik di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Salah satu alasan yang paling kuat yang berkembang di Indonesia yaitu agar seseorang bisa mengikuti perkembangan zaman dan agar seseorang bisa beradaptasi dengan komunitas dimana seseorang tersebut bergaul dan berkembang. Seperti contoh kasus yang terjadi pada seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dia memiliki sebanyak 11 tindik yang tersebar di seluruh permukaan badannya seperti di telinga, bibir, lidah, alis dan perutnya. Dia memakai tindik hanya untuk mencari sensasi dan agar dirinya dapat terlihat berbeda dengan orang lain. Dan juga hal ini disebabkan oleh komunitas disekitarnya yang mayoritas menggunakan tindik. Hal ini berdampak pada kepribadiannya yang sudah mulai meninggalkan norma yang berlaku di masyarakat yang berdasarkan pada budaya orang-orang timur.

Perkembangan tindik di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh proses globalisasi, dimana pada proses tersebut terjadi akulturasi kebudayaan dari budaya barat masuk ke Indonesia. Perkembangan tindik tersebut juga dipengaruhi oleh makin banyaknya dan populernya pemakaian tindik di kalangan selebritis internasional baik di perfilman maupun di dunia musik, akan tetapi dunia musik internasional lah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan tindik di Indonesia. Sebagai contoh, grup band “ Blink182” yang memiliki fans dan pengemar yang sangat banyak yang tersebar di seluruh dunia ini menggunakan tindik tanpa memperdulikan arti dari tindik tersebut, grup band tersebut juga melakukan banyak inovasi dan kreasi dalam menggunakan tindik di badan angggota-anggota band tersebut, grup band tersebut juga lah yang banyak mempopulerkan pemakaian tindik di dunia lewat musik-musiknya baik pada saat pembuatan video klip atau pada saat melakukan konser musik. Fenomena ini juga di ikuti oleh anak muda dan remaja di Indonesia, yang secara terang-terangan mengklaim diri mereka sebagai pengikut dan “pengabdi” pada segala kebudayaan barat yang berkembang, hal ini dikarenakan pola pikir anak muda dan remaja yang tidak mau ketinggalan zaman dan ingin mengikuti tren global. Hal ini juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia terutama anak muda dan remaja yang akhirnya membentuk perilaku yang berlandaskan pada kapitalisme, modernisasi dan menjadi bersifat konsumtif agar dapat tidak dikatakan ketinggalan zaman dan agar dapat diterima dikomunitas mereka.

Pada saat ini sudah banyak dan populer pemakaian tindik dikalangan anak muda dan remaja di Indonesia yang mengikuti kebudayaan yang berkembang di barat khusunya pemakaian tindik. Fenomena tindik pun memiki 2 aliran yaitu aliran yang hanya murni mengikuti perkembangan zaman dan agar bisa dibilang “keren” dan “gaul” pada komunitasnya, aliran ini yang paling berkembang di Indonesia yang dimana mayoritas pemakai tindik adalah anak muda dan rema. Pada aliran lain dimana mengartikan dan “ menghayalkan “ tindik adalah merupakan sebuah karya seni yang memiliki niali tinggi yang diaplikasikan oleh seseorang pada tubuhnya sebagai media.

Fenomena pemakaian tindik sebagai aksesoris yang tidak wajar ( menurut mayoritas orang tua di Indonesia) ini di Indonesia juga tidak lepas dari peranan media massa yang memiliki dan memegang peranan yang sangat vital dalam proses globalisasi dan dalam tatanan internasional. Dan media massa merupakan alat yang digunakan dalam proses globalisasi. Bahkan ada pendapat ekstrim yang pernah saya dengar yang menyatakan bahwa negara atau institusi yang menguasai media masa maka negara atau institusi tersebut akan menguasai dunia secara keseluruhan. Hal ini juga berlaku pada perkembangan tindik di Indonesia yang merupakan hasil dari kebudayaan barat atau tren yang berkembang di barat. Media massa baik yang bersifat elektrotik maupun cetak mengekspose sangat dalam dan jauh terhadap perkembangan budaya tindik atau piercing di dunia, dan media massa juga memberikan image kepada anak muda dan remaja di Indonesia bahwa tindik bukanlah sesuatu yang tabu akan tetapi sesuatu yang sudah menjadi hak yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal ini memberikan dampak yang sangat luas terhadap pola pikir dan perilaku anak muda dan remaja di Indoensia karena mereka ( anak muda dan remaja ) juga jadi berfikiran yang sama dengan media massa bahwa tindik bukan lagi sebagai sebuah lambang kriminal atau kenakalan akan tetapi merupakan sebuah simbol kebebasan dalam bertindak dan simbol pergaulan modern juga merupakan simbol seni.

Tindik atau piercing yang pada saat ini berkembang di Indonesia adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang pada saat ini merupakan hal yang wajar dan tidak lagi merupakan sesuatu yang harus dipermasalahkan seperti anggapan bahwa tindik atau piercing adalah perilaku yang tidak ada gunanya dan perilaku yang hanya menyakiti diri sendiri. Dengan adanya proses globalisasi di Indonesia maka proses tersebut secara tidak langsung mengubah pemikiran dan perilaku masyarakat Indonesia menjadi perilaku yang mengadopsi perilaku dan tren yang berkembang di barat terutama di Eropa dan Amerika. Tanggapan dan respon dari masyarakat Indonesia secara mayoritas pun menerima secara terbuka dan hanya sedikit yang melakukan filterisasi terhadap proses dan dampak-dampak dari globalisasi tersebut.